Barabai (ANTARA) - Realisasi belanja Pemerintah Tahun Anggaran 2022 melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Barabai sampai dengan 31 Oktober 2022 mencapai satu triliun lebih atau tepatnya Rp1.007.047.577.762 atau 78,85 persen dari total pagu sebesar Rp 1.277.229.871.000.
"Mengalami kenaikan jika dibandingkan realisasi belanja pada periode yang sama tahun 2021 yaitu sebesar Rp925.227.520.870," kata Kepala KPPN Barabai Darius Tarigan di Barabai, Senin .
Ia merincikan, realisasi belanja Pemerintah per 31 Oktober 2022 meliputi realisasi belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (KKL) sebesar Rp492.951.597.867, atau 77,43 persen dari total pagu K/L sebesar Rp636.642.342.000 dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp514.095.979.895 atau 80,25 persen dari total pagu sebesar Rp640.587.529.000.
Menurutnya, capaian realisasi belanja TKDD per 31 Oktober 2022 lebih tinggi 4,84 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, yaitu sebesar Rp433.949.237.737 atau 75,41 persen dari total pagu Rp 575.473.397.000.
"Realisasi belanja TKDD untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) sebesar Rp169.054.747.192 atau 83,14 persen dari total pagu sebesar Rp203.330.322.000 dengan rincian realisasi DAK Fisik sebesar Rp25.940.351.555 atau 52,10 persen dari pagu sebesar Rp49.793.088.000," katanya.
Realisasi dana desa untuk 161 Desa di HST dijelaskannya sebesar Rp 113.446.263.760 atau 92,93 persen dari pagu Dana Desa sebesar Rp122.078.074.000. Realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) penyaluran untuk 292 sekolah dan 24.509 peserta didik sebesar Rp23.272.138.877 atau 92,96 persen dari pagu sebesar Rp25.035.260.000.
"Realisasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) penyaluran untuk 266 sekolah dan 7.140 peserta didik sebesar Rp4.274.093.000 atau 99,35 persen dari pagu sebesar Rp4.302.000.000 dan realisasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan telah tersalur 100 persen untuk 12 sekolah dan 1.278 peserta didik dari pagu anggaran sebesar Rp2.121.900.000," katanya.
Sedangkan realisasi belanja TKDD untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dikatakannya sebesar Rp190.640.086.464 atau 78,98 persen dari total pagu sebesar Rp241.389.686.000, dengan rincian, realisasi DAK Fisik sebesar Rp67.845.118.058 atau 66,56 persen dari pagu sebesar Rp101.932.284.000.
"Realisasi dana desa untuk 144 Desa sebesar Rp92.222.139.200 atau 85,55 persen dari pagu Dana Desa sebesar Rp107.798.562.000, Realisasi BOS penyaluran untuk 279 sekolah dan 23.274 peserta didik sebesar Rp22.757.929.206 atau 95,45 persen dari pagu sebesar Rp23.843.940.000," ujarnya.
Ia menyebutkan, realisasi BOP PAUD penyaluran untuk 300 sekolah dan 6.932 peserta didik sebesar Rp4.159.200.000 atau 100 persen dari pagu dan realisasi BOP Pendidikan Kesetaraan penyaluran untuk 15 sekolah dan 2.075 peserta didik sebesar Rp3.655.700.000 atau 100 persen dari pagu.
"Realisasi belanja TKDD untuk Kabupaten Tapin sebesar Rp154.474.465.111 atau 78,87 persen dari total pagu sebesar Rp195.867.521.000 dengan rincian, realisasi DAK Fisik sebesar Rp54.102.010.436 atau 72,35 persen dari pagu sebesar Rp74.777.105.000," katanya.
Sedangkan untuk realisasi dana desa untuk 126 Desa sebesar Rp74.978.635.400 atau 80,30 persen dari pagu Dana Desa sebesar Rp93.368.716.000. Realisasi BOS penyaluran untuk 204 sekolah dan 21.946 peserta didik sebesar Rp 19.825.119.275 atau 89,49 persen dari pagu sebesar Rp22.153.000.000.
Berikutnya, realisasi BOP PAUD penyaluran untuk 182 sekolah dan 5.670 peserta didik sebesar Rp3.402.000.000 atau 100 persen dari pagu dan realisasi BOP Pendidikan Kesetaraan juga telah mencapai 100 persen penyaluran kepada 14 sekolah dan 1.201 peserta didik dari nilai pagu sebesar Rp2.166.700.000.
"Sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran pada satker kementerian/Lembaga dan percepatan realisasi DAK Fisik dan dana Desa Tahun Anggaran 2022 sesuai UU, KPPN Barabai secara terus-menerus dan terjadwal selalu melakukan koordinasi, sosialisasi, edukasi, dan bimbingan teknis kepada para petugas pengelola keuangan satker kementerian/Lembaga dan petugas BPKAD Pemda mitra.
