Pendapat itu usai Komisinya rapat dengar pendapat (RDP) di Banjarmasin, Selasa sore dengan agenda membahas penanganan longsornya ruas jalan Satui Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) atau arah timur provinsi tersebut.
RDP tersebut dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) setempat (termasuk Dinas ESDM), Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalsel, perusahaan pertambangan, Inspektorat Tambang dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Menurut mantan anggota DPR RI asal daerah pemilihan Kalsel itu, seiring peralihan kewenangan urusan pertambangan ke pemerintah pusat, Dinas ESDM di provinsinya tidak bisa berbuat banyak atau bagaikan kerakap tumbuh di batu.
Begitu pula Inspektorat Tambang terkesan tidak berperan atau berfungsi maksimal dalam melakukan pengawasan dan penertiban usaha pertambangan seperti halnya di Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dan banyak memiliki potensi tambang antara lain batu bara.
Sebagai contoh terjadinya longsor/putusnya ruas jalan Satui Barat (171 km timur Banjarmasin) sebab akibat tak maksimalnya peran dan fungsi Inspektorat Tambang.
Sedangkan Dinas ESDM Kalsel tidak bisa berbuat banyak karena kewenangan urusan pertambangan tidak lagi pada daerah, ujar Ketua Komisi III yang juga membidangi perhubungan, ESDM dan lingkungan hidup tersebut.
"Alhamdulillah perusahaan pertambangan yang masih beroperasi sekitar jalan longsor/putusan tersebut bersedia berpartisipasi menangani agar lalulintas angkutan kebutuhan pokok khususnya tidak stagnan," lanjut mantan Bupati Barito Kuala (Batola) Kalsel itu.
Selain itu, turun tangannya pemerintah kabupaten (Pemkab) Tanbu untuk menyediakan jalan alternatif sementara terutama buat kendaraan bermotor roda empat, demikian Hasanuddin Murad.
