Marabahan (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Barito Kuala (PMD Batola) , Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala (BPS Batola) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022, Selasa (20/09/2022).
“Tujuan kegiatan ini untuk menguatkan koordinasi dan konsolidasi eksternal dan internal dalam rangka kegiatan pendataan awal regrosek,” tutur Kepala Badan Pusat Statistik Batola Toyib Nasikun.
Selain itu, menurut dia, untuk mensosialisasikan rencana pelaksanaan kegiatan pendataan awal di samping menyampaikan strategi lapangan terkait kegiatan pendataan awal regsosek di wilayah Barito Kuala.
Sementara, Wakil Bupati Barito Kuala H Rahmadian Noor sangat menyambut baik dan mengapresiasi dilaksanakannya sosialisasi.
Dia menilai, kegiatan tersebut sebagai upaya untuk menghadirkan data yang komprehensif bagi masyarakat serta mempermudah para pengguna memanfaatkan untuk kemajuan pembangunan.
“Prinsip pemerintahan yang baik (good governance) telah menjadi acuan dalam berbagai aktivitas pemerintahan. Mengingat salah satu bentuk penerapan sistem good governance pada tataran tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah melalui informasi data,” ujarnya.
Mantan anggota DPRD Batola ini menyatakan, Pemkab Barito Kuala telah memiliki peraturan bupati dalam mendorong keterbukaan dan transparansi data untuk pembangunan berkualitas, berupa Perbup Nomor 078 Tahun 2022 tentang Satu Data.
Dengan kondisi global yang tidak menentu dan menyebabkan inflasi di berbagai daerah serta kenaikan harga BBM, sebutnya, menjadikan pelaksanaan perlindungan sosial perlu perbaikan.
Bantuan sosial sebagai bagian dari perlindungan sosial, katanya, harus disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Termasuk yang terdampak pandemi COVID-19 dan berbagai program bantuan sosial yang terus bermunculan sejak Maret 2020 lalu.
Wabup menyatakan, Pemkab Batola sangat mengapresiasi rencana kegiatan regsosek BPS tersebut.
Kegiatannya akan menghasilkan data terpadu, tidak hanya untuk perlindungan sosial melainkan keseluruhan program yang dibutuhkan masyarakat untuk kebijakan pemerintah yang lebih terarah dan tepat sasaran.
"Semua pihak, termasuk instansi pemerintah diharapkan dapat mendukung dengan memberikan fasilitasi pelaksanaan pendataan," ucapnya.
Kepada BPS, dia berharap, dapat melakukan pendekatan humanis dan persuasif diawali sosialisasi kepada perangkat desa, kelurahan dan kecamatan agar masyarakat yang didata memahami esensi, sehingga mau menerima petugas dan memberikan jawaban sebenar-benarnya.
Selain itu, sambung dia, data yang dihasilkan diharapkan benar-benar berkualitas sehingga saat pelaksanaan forum konsultasi publik (FKP) di tahun 2023 tidak menimbulkan pertentangan antarwarga karena data yang akan disajikan sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Acara berlangsung di Aula Selidah Setdakab Batola itu melibatkan para pimpinan SKPD, instansi vertikal, para camat, dan para kades di wilayah Kecamatan Rantau Badauh, Cerbon, Barambai, Marabahan, Tabukan dan Kuripan.
