Amuntai, (Kalsel.Antaranews) - Hampir separuh dari jumlah desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan masih menyandang status desa tertinggal yang perlu mendapat bantuan bagi pembangunan khususnya sarana infrasturktur desa.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Fajeri Ripani di Amuntai, Senin, mengatakan sebanyak 103 desa dari 214 desa di Kabupaten HSU masih berstatus sebagai desa tertinggal.
"Desa-desa tertinggal ini pada umumnya masih sangat membutuhkan pembangunan dan perbaikan sarana infrastruktur khususnya jalan," ujar Fajeri.
Fajeri mengatakan Pemerintah Kabupaten HSU berhasil meningkatkan usulan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan infrastrukutr di 2016 antara Rp150 miliar hingga Rp170 Miliar, padahal tahun sebelumnya hanya sekitar Rp80 Miliar.
Selain itu, katanya dari Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi juga dialokasikan bantuan anggaran dengan pagu indikatif sebesar Rp7,6 miliar.
"Bantuan diperuntukan bagi pengadaan alat kesehatan, pembanguna pasar desa, home industri, pengembangan produk unggulan daerah, pembangunan dermaga, bantuan alat pertanian dan pelatihannya serta pengadaan pengadaan televisi, parabola dan modul tenaga surya bagi kawasan terpencil," terangnya.
Selain itu, lanjutnya guna mempercepat pembangunan kawasan desa tertinggal melalui program Kementerian Desa, KPDT dan Transmigrasi juga sudah dipetakan kawasan desa tertinggal di Kecamatan Sungai Tabukan.
"Untuk penganggarannya, dilakukan sharring antara pemerintah pusat, provinsi dan Pemda HSU, jadi bila proyeknya butuh dana besar maka akan digunakan dana dari pusat," katanya.
Fajeri mengatakan, penetapan desa-desa tertinggal sudah dilakukan berdasarkan surat keputusan Bupati HSU nomor 469 tahun 2013 sebanyak 103 desa,
Namun berdasarkan informasi yang digali dari Bappeda maupun BPMPD HSU belum diketahui progress perkembangan desa tertinggal apakah ada yang sudah mampu melepas status desa tertinggalnya./c
