DPRD Ke Kemenpupera Bicarakan Jembatan Kotabaru

(Antara/doc.)

Kita ingin mengetahui sampai sejauhmana tanggapan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) terhadap rencana pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru tersebut

Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan kembali ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta, untuk membicarakan rencana pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut Kabupaten Kotabaru.

Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi perhubungan, Hormansyah mengemukakan itu di Banjarmasin, sebelum bertolak ke Jakarta Kamis, seraya menambahkan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah tersebut dijadwalkan, 7 - 9 Januari 2016.

"Kita ingin mengetahui sampai sejauhmana tanggapan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) terhadap rencana pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru tersebut," ucapnya.

Pasalnya, lanjut Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalsel tersebut, pemerintah pusat belum menganggarkan jembatan yang menghubungkan daratan Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut - tempat ibukota Kabupaten Kotabaru itu.

Padahal jembatan yang bakal membentang di atas Selat Pulau Laut itu bukan cuma sekedar dambaan masyarakat Kotabaru dan daerah sekitar, tapi juga akan sangat menunjang rencana menjadikan kabupaten paling timur Kalsel tersebut sebagai pusat kemaritiman.

"Kan ketika Presiden Joko Widodo menghadiri puncak peringatan Hari Nusantara (Harnus) di Kotabaru 2014, ingin menjadikan Kotabaru sebagai pusat kemaritiman untuk wilayah timur Indonesia," ungkap wakil rakyat bergerlar sarjana agama dan sarjana hukum itu.

Selain itu, jembatan yang akan menelan biaya sekitar Rp3,6 triliun tersebut lebih membuka keterisolasian, serta memajukan pembangunan daerah dan masyarakat setempat khususnya dan Kalsel pada umumnya, demikian Hormansyah.

Menurut rencana pembangunan jembatan dengan bentang sekitar enam kilometer itu menggunakan pembiayaan sistem bagi bersama (sharing), yaitu pemerintah provinsi (Pemprov), pemerintah kabupaten (Pemkab) Kotabaru dan Tanah Bumbu (Tanbu), serta pemerintah pusat.

Sistem sharing dari rencana pembiayaan Rp3,6 triliun itu Pemprov Rp500 miliar, Pemkab Kotabaru dan Tanbu masing-masing Rp250 miliar, selebihnya diharapkan dari pemerintah pusat.

Untuk pembangunan Jembatan Kotabaru itu, Pemprov Kalsel pada tahun anggaran 2015 mengalokasikan dana Rp50 miliar, dan kembali menganggarkan tahun 2016 sebesar Rp69 miliar.