Banjarmasin (ANTARA) - Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menjadi koordinator perguruan tinggi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kalimantan Selatan.
Rektor ULM Prof Sutarto Hadi mengatakan ada 10 perguruan tinggi yang bergabung dalam TPPS yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB), Universitas Cahaya Bangsa, Universitas Sari Mulia, Politeknik Kesehatan (POLTEKKES) Depkes RI, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Husada Borneo, STIKES Suaka Insan, dan Politeknik Tanah Laut.
Dia menyampaikan tantangan Indonesia memiliki beberapa tantangan serius dalam mencapai tujuan menjadi negara maju pada 100 tahun kemerdekaan di 2045, di antaranya permasalahan air dan sampah.
“Kita juga akan mendapatkan bonus demografis, dan itu bisa saja menjadi bencana demografis jika sumber daya manusia yang ada tidak bisa mendorong pembangunan dan perkembangan ekonomi,” ucapnya.
Maka dari itu, kata Sutarto, diperlukan kesiapan SDM dan infrastruktur, kesiapan teknologi, tata kelola pemerintahan, dan tata kelola wilayah.
Untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia sebagai negara unggul, penurunan stunting menjadi salah satu indikator pada rencana pembangunan nasional.
Berdasarkan studi status gizi Indonesia pada tahun 2021, angka preferensi stunting di Kalimantan Selatan berada di atas rata-rata nasional, yakni 30 persen yang menjadikan Kalsel memiliki angka preferensi stunting sebagai nomor 6 tertinggi di Indonesia dan nomor 1 di Kalimantan.
TPPS Perguruan Tinggi Kalsel dibentuk pada Februari 2021 oleh BKKBN RI sebagai wujud kolaborasi program dan kegiatan serta peran pendampingan perguruan tinggi di Provinsi Kalimantan Selatan dalam percepatan penurunan stunting. TPPS Perguruan Tinggi nantinya akan menjadi pendamping dalam kabupatan/kota yang menjadi lokus percepatan penurunan stunting di Kalsel.
Universitas Lambung Mangkurat koordinator percepatan penurunan stunting di Kalsel
Kamis, 28 April 2022 15:33 WIB
Kita juga akan mendapatkan bonus demografis, dan itu bisa saja menjadi bencana demografis jika sumber daya manusia yang ada tidak bisa mendorong pembangunan dan perkembangan ekonomi