Kandangan (ANTARA) - Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H. Achmad Fikry, menerima sertifikat aset Barang Milik Daerah (BMD) sebanyak 102 buah yang diserahkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN), HSS Tri Harnanto, di ruang kerja bupati.
Ia mengatakan, atas nama pemerintah daerah mengapresiasi kerja keras kepala dan jajaran Kantor BPN HSS dalam percepatan proses penerbitan sertifikat, dan setiap kegiatan yang jajaran BPN HSS lakukan.
“Mudah-mudahan kerjasama kita ini bisa terus berkembang, dan semkain solid ke depannya,” kata, Kamis (30/12) kemarin.
Baca juga: Pemkab HSS peringati HUT ke-61 UU pokok agraria tahun 2021
Kepala BPN HSS, Tri Harnanto, mengatakan niat kedatangannya bukan hanya sekedar menyerahkan aset BMD, namun juga untuk bersilaturahmi sekaligus melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah, terkait program yang akan dilakukan di tahun mendatang.
Dijelaskan dia, untuk sertifikasi di tahun 2022 ada sekitar 300 an bidang tanah yang akan disertifikasi atas nama pemerintah daerah HSS, dan pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah daerah, khususnya BPKPD HSS untuk proses sertifikasi tersebut.
Perihal Program Strategis Nasional yang akan dijalankan di tahun 2022, di antaranya pendaftaran sertifikasi melalui PTSL, redistribusi tanah, kegiatan Lintor dan pengamanan aset yang di dalamnya termasuk BMN, BMD dan BUMN milik PLN.
Baca juga: Wabup HSS ikuti rakor dan sosialisasi program strategis kementerian ATR/BPN
“Alhamdulillah di tahun ini target telah kami selesaikan di masing-masing kegiatan tersebut, dan di tahun 2022 kita juga akan melakukan sinergi dengan stakeholder yang ada siap melaksanakan kegiatan sertifikasi tersebut,” katanya.
Turut hadir, Sekretaris Daerah HSS, H Muhammad Noor, Inspektur Daerah HSS, Rusmajaya, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah HSS, H. Nanang. F.M.Noor.
Bupati HSS terima 102 buah sertifikat BMD
Jumat, 31 Desember 2021 19:56 WIB
Niat kedatangannya bukan hanya sekedar menyerahkan aset BMD, namun juga untuk bersilaturahmi sekaligus melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah, terkait program yang akan dilakukan di tahun mendatang,