Banjarmasin (ANTARA) - Fraksi Partai Golkar atau FPG DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menyarankan, agar pemerintah provinsi (Pemprov) menggeser perdagangan daerah setempat ke komoditas industri.
Saran tersebut salah satu catatan FPG dalam pemandangan umumnya terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2021 - 2026 pada rapat paripurna DPRD setempat yang dipimpin Wakil Ketuanya Hj Karmila di Banjarmasin, Senin (13/12).
Dalam pemandangan umumnya FPG yang diketuai Dr H Karlie Hanafi Kalianda SH MH dan Sekretarisnya Troy Satria SE itu mengungkapkan, bahwa Kalsel beberapa tahun terakhir mengalami surplus dalam neraca perdagangan.
"Bahkan pada Tahun 2018 surplus sangat tinggi di tengah neraca perdagangan nasional mengalami defisit tajam," ungkap FPG dalam pemandangan umumnya yang dibacakan Hj Hariyatie SSos, MIKom.
Menurut FPG, tingginya surplus neraca perdagangan Kalsel ketika itu (2018) karena ekspor batu bara menjadi primadona, sehingga juga dana perimbangan cukup besar.
"Tetapi saat ini dunia sedang mengalami masa transisi termasuk Indonesia untuk beralih dari energi fosil ke energi terbarukan," ujar wakil rakyat dari Partai Golkar tersebut.
Oleh karena itu, FPG mengharapkan, agar RPJMD Kalsel 2021 - 2026 mampu memproyeksikan pergeseran dari andalan ekspor batu bara ke komoditas di sektor industri seperti minyak sawit mentah (CPO), karet, kayu lapis serta komoditas ekspor lainnya.
Selain itu, Kalsel menjadi destinasi wisata religi berkelas internasional dengan dukungan keindahan alam, flora dan fauna, serta seni budaya yang cukup menarik.
"Hal-hal tersebut di atas sudah ada dalam draft RPJMD 2021 - 2026. Tentunya apa yang sudah tertuang dalam RPJMD, kami harapkan terus ditingkatkan dan dikembangkan," demikian FPG.
Harapan senada dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diketuai H Ardiansyah SHut dan Sekretarisnya Firman Yusi SP seraya menyatakan sepakat untuk membangun serta mendorong kemajuan industri di Banua (Kalsel).
Sebagai contoh tidak hanya sebatas menjual batu bara mentah, menjual CPO dan menjual karet saja, ujar Fraksi PKS dalam pemandangan umumnya yang dibacakan H Haryanto SE.
"Tetapi harus didukung dengan industri turunannya, bahkan kami mendorong agar membuat produk jadi bisa pakai agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banua juga meningkat," ujar wakil rakyat dari PKS tersebut.
"Tentu juga infrastruktur pendukung seperti pengembangan jalan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, yakni kawasan-kawasan industri dan ekonomi di Batulicin ke Banjarbakula, bahkan dari Batulicin ke daerah hulu sungai/Banua Anam Kalsel," demikian Fraksi PKS.
Banjarbakula merupakan satu kesatuan wilayah Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut (Tala) dan Kabupaten Barito Kuala (Batola).
Sedangkan daerah hulu sungai atau Banua Anam Kalsel meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan, dan Kabupaten Tabalong yang juga berbatasan Kalimantan Timur (Kaltim) serta Kalimantan Tengah (Kalteng).
