Kotabaru, (AntaranewsKalsel) - Tiga Komisi di DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mengharapkan adanya perbaikan kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Sebagai mitra kerja eksekutif, Komisi II DPRD Kotabaru mengharapkan agar ada peningkatan dan perbaikan kinerja bagi dinas-dinas yang saat ini menunjukkan hasil yang masih rendah, sehingga ke depan pembangunan di Kotabaru ini dapat optimal dan dirasakan masyarakat," kata Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis, di Kotabaru Sabtu.
SKPD yang didorong agar kinerjanya lebih baik, di antaranya Dinas Pendidikan dan Bina Marga yang realisasi pelaksanaan program di bawah 40 persen.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kotabaru, Edriansyah, secara umum legislatif menerima laporan pertanggungjawaban bupati, namun dengan catatan tetap melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanan, khususnya pada sektor-sektor yang realisasinya masih rendah.
"Secara obyektif, kita apresiasi capaian kinerja, tapi juga realistis terhadap kekurangannnya, karena tidak mungkin seorang kepala daerah dapat 100 persen melaksanakan pembangunan sendirian, tapi perlu dukungan yang solid dari jajarannya,� kata Edrian.
Demikian halnya Legislator yang duduk di Komisi III, melalui Wakil Ketua Komisi, Denny Hendro Kurnianto mengatakan, secara umum kinerja kepala daerah perlu disikapi secara obyektif dan disyukuri capaiannya.
"Kita apresiasi atas capaian yang bagus, tapi juga kita koreksi yang kinerjanya masih rendah, sehingga perlu ditingkatkan lagi, khususnya program-program di bawah Dinas Pendidikan dan Bina Marga yang realisasinya kurang dari 40 persen,� kata Denny.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala daerah periode 2010-2015, banyak prestasi yang sudah diraih pemerintahan Irhami Ridjani-Rudy Suryana, yang dibuktikan dengan diperolehnya sejumlah penghargaan.
Namun demikian, juga ada beberapa hal yang dinilai belum menunjukkan hasil yang maksimal, hal itu terlihat dari indicator serapan anggaran yang tidak maksimal, realisasi penyerapan anggaran hanya beberapa persen saja, sehingga menyisakan Silva yang cukup besar, walaupun fakta di lapangan menunjukkan hal itu terkendala dengan masalah teknis.
Terlepas dari fakta dan data yang disampaikan dalam LKPj, dapat disimpulkan perlunya perbaikan kinerja eksekutif khususnya melalui SKPD-SKPD terkait, dalam pembuatan program kerja dengan mengedepankan efisiensi dalam jumlah dan waktu, agar menjadi tepat sasaran dan hasil yang maksimal.
