Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Dewan Perwakiln Rakyat Daerah Kalimantan Selatan mulai membahas Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Provinsi Metropolitan "Banjar Bakula".
Pembahasan tersebut seiring penyampaian penjelasan Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin tentang RTRKS Banjar Bakula itu pada rapat paripurna DPRD provinsi setempat yang dipimpin ketuanya Hj Noormiliyani Abrani Sulaiman, di Banjarmasin, Jumat.
RTRKS Provinsi Metropolitan Banjar Bakula itu gabungan dari lima wilayah Kota Banjarmsin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala (Batola) dan Kabupaten Tanah Laut (Tala).
Sejumlah anggota DPRD setempat menanggapi posistif atas RTRKS Provinsi Metropolitan Banjar Bakula sebgaimana penjelasan Gubernur Kalsel dua periode tersebut.
Karena konsep atau rencana pembentukan Metropolitan Banjar Bakula atau mensinergikan lima wilayah kabupaten/kota di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu sudah sejak lama, namun belum menampakan geliat yang berarti.
Terkait Banjar Bakula tersebut, Sekretaris Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel Ibnu Sina menyambut positif terhadap rencana itu.
Pasalnya, menurut anggota DPRD Kalsel tiga periode itu, konsep Banjar Bakula erat kaitan dengan upaya pengembangan wilayah guna peningkatan pemerataan pembangunan.
Oleh sebab itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut berharap, RTRKS Provinsi Metropolitan Banjar Barkula bisa segera terealisasi.
Selain itu, masing-masing pihak terkait dan tidak kecuali Pemkab/Pemkot yang menjadi bagian dari RTRKS tersebut hendaknya saling menunjang, saran alumnus Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) yang berkampus di Banjarbaru (35 kilometer utara Banjarmasin) tersebut.
"Sebab kalau terjadi ego dari masing-masing Pemkab/Pemkot, maka dapat dipastikan RTRKS Provinsi Metropolitan Banjar Bakula sulit terwujud," demikian Ibnu Sina.
Bersamaan penyampaian penjelasan RTRKS Banjar Bakula, dalam rapat paripurna DPRD tersebut, gubernur yang mengakhiri masa jabatannya Agustus 2015 itu, juga menjelaskan Raperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kalsel.
