Banjarbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menjadikan pembangunan lingkungan menjadi prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) mulai 2022.
Hal itu disampaikan Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA pada rapat koordinasi pengawasan intern keuangan dan pembangunan (Rakorwasinkeubang) di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis.
Dia meminta kepada seluruh kepala daerah di 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan, menjadikan pembangunan lingkungan sebagai prioritas utama.
"Paling penting lagi masuk dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), terutama kabupaten yang terdampak banjir langsung seperti Hulu Sungai Tengah," katanya.
Rakor ini mengangkat tema strategi pengawasan dalam penanggulangan lahan kritis dan kebakaran hutan lahan.
Menurut Safrizal, pembangunan berwawasan lingkungan sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk melestarikan lingkungan.
Pemprov Kalsel, tambah dia, sudah menanam 1 juta pohon secara serentak di 13 kabupaten/kota dalam rangka pemulihan lingkungan pascabencana banjir dan pengurangan lahan kritis. Namun jumlah tersebut masih belum cukup untuk tutupan lahan.
"Perlu kerja lebih keras untuk merehabilitasi lahan kritis seluas 511.594 hektar," katanya.
Menuntaskan masalah tersebut, kata dia, pemerintah daerah harus menemukan penyebab terjadinya bencana dan upaya penanganannya dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
"Harus muncul strateginya, harus terlihat di dalam RPJMD, baru kita akan lakukan secara terintergasi dan sistematis," katanya.
Menurut pria kelahiran Banda Aceh ini Safrizal ZA, rakor ini untuk mengevaluasi sekaligus merumuskan strategi agar tercapai sasaran strategis pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan.
"Rakor ini untuk evaluasi tata kelola lingkungan hidup, sudah sejauh mana upaya yang dilakukan kemudian hasilnya diberikan kepada kita untuk mengambil kebijakan ke depan," katanya.
Safrizal berharap rakor ini dapat meningkatkan kinerja pengawasan dan dapat menjadi sarana koordinasi sebagai upaya nyata memaksimalkan pencapaian target-target pembangunan.
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia mengatakan, pengawasan agenda Prioritas pengawasan daerah (APPD) difokuskan pada lima sektor yaitu pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pariwisata.
Diungkapkan oleh Dadang, di Provinsi Kalimantan Selatan, isu strategis APPD adalah pengelolaan lahan kritis dan peralatan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
