Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) segera melakukan mitigasi pengelolaan lahan kritis dan peralatan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
Pj Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA saat membuka rapat koordinasi pengawasan intern keuangan dan pembangunan antara Pemprov Kalsel dan BPKP di Banjarbaru Kamis mengatakan, pada rapat ini, pihaknya akan merumuskan strategi pengawasan terhadap pelaksanaan mitigasi pengelolaan lahan kritis dan peralatan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia, saat menjadi "keynote speech" pada rapat tersebut mengatakan, BPKP telah memiliki 15 agenda prioritas pengawasan (APP) 2021, dengan tema "Mengawal Percepatan Pemulihan Nasional".
Khusus Provinsi Kalimantan Selatan, isu strategis agenda prioritas pengawasan (APPD) adalah pengelolaan lahan kritis dan peralatan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
Sedangkan 15 agenda APP yang lainnya adalah, penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional, akuntabilitas keuangan negara dan daerah, governansi instansi pemerintah, akuntabilitas kekayaan negara yang dipisahkan, serta 11 lainnya yang bersifat sektoral dan tematik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pariwisata," katanya.
Selain APP tersebut, Dadang juga menyatakan, BPKP telah memiliki agenda prioritas pengawasan daerah (APPD) 2021 pada 34 perwakilan BPKP.
"APPD ini adalah untuk meningkatkan governasi Pemerintah Daerah serta akuntabilitas keuangan dan pembangunan, terutama pada sektor strategis," katanya.
Pengawasan APPD tersebut difokuskan pada lima sektor, yaitu pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pariwisata.
"Khusus Provinsi Kalimantan Selatan, isu strategis APPD adalah Pengelolaan Lahan Kritis dan Peralatan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan," kata Dadang.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M Harahap yang menjadi salah satu panelis pada rakor tersebut mengatakan, pihaknya berkomitmen berkontribusi dalam memitigasi risiko terkait penanganan lahan kritis dan karhutla.
Peran BPKP tersebut, tambah dia, akan memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah dalam memitigasi risiko pembangunan, agar tujuan strategis tercapai serta potensi kegagalan rencana pembangunan dapat dihindari dan dicegah lebih dini.
