Jakarta (ANTARA) - Pemerintah fokus pada pengembangan pertanian digital hingga pengolahan komoditas pertanian untuk memiliki nilai tambah dalam program pembangunan jangka menengah hingga 2024.
Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas, Anang Noegroho, mengatakan, di Jakarta, Senin, dua strategi besar pemerintah untuk sektor pertanian yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yaitu meningkatkan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan serta meningkatkan nilai tambah, tenaga kerja, dan investasi di sektor riil dan idustrialisasi.
Baca juga: Generasi millenial cerdas manfaatkan teknologi digital sektor pertanian
Dari strategi pertama, dia menyebut dimulai dari bagaimana meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, serta juga fortifikasi dan biofortifikasi pangan untuk meningkatkan nilai gizi suatu pangan. Menurutnya, strategi ini jauh berbeda dari RPJMN sebelumnya yang banyak berorientasi hanya pada produksi.
"Pondasi kedua, meningkatkan ketersediaan tanaman pangan, dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjamin stabilitas stok dan harga kebutuhan pokok," kata dia.
Baca juga: Petani Purworejo jual hasil tani lewat jaringan digital
Selanjutnya pemerintah berfokus pada peningkatan produktivitas sumber daya manusia yang berkelanjutan di bidang pertanian dan kepastian pasar, peningkatan produktivitas sumber daya pertanian berkelanjutan dan digitalisasi pertanian, serta perbaikan tata kelola sistem pangan nasional.
"Yang kiita perlukan adalah perbaikan sistem tata kelola pangan nasional. Kelima pondasi itu menjamin pilar ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan," kata dia.
Ke depannya, lanjut dia, kebijakan pemerintah akan mengarah pada mengintensifkan pertanian digital atau pertanian yang presisi, pengembangan pangan lokal, diversifikasi produk pangan, korporasi petani, pembiayaan inklusif, dan sistem pangan berkelanjutan.
Selanjutnya pada strategi kedua, dia menekankan pada nilai tambah dari produk pertanian dengan pengolahan hasil pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, dan nonagro yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
"Yang paling prioritas adalah membangun industri pengolahan berbasis pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, dan nonagro yang terintegrasi hulu dan hilir," katanya.
Pokok dari intervensi pemerintah ialah output yang menggambarkan adanya hilirisasi industri pertanian, pendekatan yurisdiksi berkelanjutan atau pendekatan lansekap, mempraktikan budidaya berkelanjutan, pengembangan sertifikasi, pengembangan agroforestri, dan keterlacakan.
