Amuntai (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Kalimantan Selatan terus menggalakkan program vaksinasi Covid - 19 tahap kedua untuk masyarakat lanjut usia (Lansia).
"Kita juga fokuskan untuk pemberian vaksin COViD-19 bagi lansia yang hendak berangkat ibadah ke tanah suci Mekkah," ujar Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten HSU Dr Danu Fran Fotohena di Amuntai, Jum'at.
Danu menjelaskan, berdasarkan pentunjuk Kementrian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia bahwa target sasaran dan prioritas utama penyuntikkan vaksin kepada lansia yang mau melaksanakan ibadah haji tahun ini.
"Jadi kami di puskesmas sudah menargetkan sudah bikin maping kepada para lansia - lansia yang akan berangkat haji tahun ini yang sudah masuk jemaah tahun ini akan kami prioritaskan di vaksin," katanya.
Meski diakui pemberian Vaksin kepada lansia harus melalui pemeriksaan kesehatan yang ketat. Berdasarkan laman resmi COVID-19.go.id. penerima vaksin lansia, diajukan pertanyaan yang harus dipenuhi jika ingin mendapatkan vaksinasi COVID - 19.
Pertanyaannya seperti kemampuan menaiki 10 anak tangga, sering merasa kelelahan atau tidak, apakah memiliki paling sedikit 5 dari 11 penyakit (hipertensi, diabetes, kanker, penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung kongestif, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke dan penyakit ginjal), kesulitan berjalan kira - kira 100 sampai 200 meter, mengalami penurunan berat badan dan lainnya.
"Jawaban para lansia akan menentukan apakah mereka boleh atau tidak menjalani vaksin," ucap Danu..
Danu disela Sosialisasi rencana pembangunan rumah sakit baru Jum'at, mengatakan, saat ini pihaknya sudah mulai menyasar ke lansia, terakhir di Puskesmas Alabio, dimana sudah dilaksanakan Vaksinasi dosis pertama kepada lansia.
"Para lansia dari organisasi Muhammadiyah yang mengikuti vaksin sebanyak sekitar 35 orang yang mendaftar, bahkan bisa lebih," katanya.
Pemberian Vaksin kepada lansia sudah dilakukan saat pelaksanaan Vaksinasi tahap dua dosis satu beberapa waktu lalu disamping pemberian vaksin kepada petugas publik dari ASN dan Non ASN.
