Pemkab Kotabaru ikuti arahan Presiden soal Karhutla

Kotabaru (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengikuti video conference terkait pengarahan Presiden RI Joko Widodo tentang persiapan menghadapi adanya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di daerah masing masing menyusul terjadinya perubahan musim tahun ini.

Teleconference kali ini bertempat di oproom Setda Kotabaru, mewakili Pemerintah Kabupaten Kotabaru yakni pelaksana harian (Plh) Bupati Kotabaru, H Said Akhmad, Dandim 1004/Kotabaru, Danlanal, Kapolres, Kejaksaan, dan Kepala SKPD.

Dalam arahannya Presiden RI Joko Widodo menyampaikan, acara pertemuan ini rutin dilakukan dengan tujuan mengingatkan kepada semua pemangku jabatan mulai dari pusat hingga daerah agar mengetahuinya terutama yang baru menjabat.

"Sebenarnya pertemua ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya agar kembali mengingatkan terutama yang baru menjabat agar mengetahui," ucap presiden.

Selain itu ungkapnya, walaupun saat ini kita menghadapi berbagai permasalahan baik itu musibah banjir, longsor, dan lainnya di beberapa daerah akan tetapi kita jangan lengah namun harus tetap waspada apalagi masuk bulan Mei hingga Juli sudah masuk musim panas jadi harus antisipasi adanya Karhutla.

"Kita harus waspada dengan antisipasi lebih awal dan koordinasi hingga ketingkat bawah sebab 99 persen karhutla terjadi karena lalai dengan modus perekonomian jadi manfaatkan teknologi untuk memantau lokasi titik panas," tegas Jokowi.

Menanggapi hal itu Plh Bupati Kotabaru H Said Akhmad mengatakan, yang jelas kita akan mengadakan pemetaan daerah yang rawan kebakaran dan berkoordinasi dengan semua pihak terkait dengan harapan nantinya tidak ada pembakaran lahan karena seperti tahun kemarin masuk musim penghujan.

"Mudah mudahan seperti tahun kemarin kembali masuk musim penghujan sehingga tidak ada terjadi kebakaran," jelasnya.

Disisi lain Kapolres Kotabaru AKBP Andi Adnan Syafruddin menambahkan, memang kita sudah petakan daerah rawan kebakaran diantaranya, Pulau Laut Barat, Pulau Laut Timur, dan Pulau Laut Tengah, seperti instruksi presiden tadi nantinya akan berkoordinasi dengan semua stakeholder agar masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan.

"Kita akan lakukan koordinasi kepada semua stakeholder terutama daerah yang rawan kebakaran agar bisa memberikan edukasi kepada masyarakat baik perorangan maupun korporasi agar tidak melakukan pembakaran lahan," jelasnya.