Kotabaru (ANTARA) - DPRD Kotabaru mengharapkan peran konkret perusahaan untuk memperbaiki jalan rusak yang menghubungkan antardesa dan kecamatan di wilayah Bumi Saijaan khususnya di daerah pemilihan (Dapil) tiga.
Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kotabaru Rabbiansyah usai menyampaikan hasil pantauan di lapangan terhadap sejumlah ruas jalan rusak di Kecamatan Sungai Durian, Pamukan Utara dan Sampanahan.
Dikatakan Robby (sapaan akrabnya), jika mengandalkan kemampuan pemerintah daerah yang terbatas, maka sangat tidak optimal dan perlu waktu yang lama perbaikan jalan rusak yang dikeluhkan masyarakat tersebut.
"Penting bagi kita mencari jalan keluar sebelum kondisinya lebih parah, untuk itu saya meminta agar para camat dan seluruh kepala desa di Dapil tiga agar dilakukan rapat koordinasi dengan pihak perusahaan dan pihak terkait (kontraktor dan pengusaha)," kata Robby.
Tujuan utama koordinasi dimaksud, lanjutnya, bagaimana melakukan perawatan terhadap sejumlah ruas jalan yang sudah di garap oleh daerah itu bisa terus dilanjutkan demi kepentingan masyarakat secara luas.
Diungkap dia, memang kondisi jalan antar kecamatan saat ini sangat membutuhkan grader dan kompax, dan hal ini bisa di akomodir oleh beberapa perusahaan di sekitar seperti Minamas, Sinarmas, Rajawali dan PT Kell.
Seandainya alat-alat perusahaan tidak bisa di alokasikan di hari kerja, tambah dia, minimal pada hari-hari libur bisa di manfaatkan melakukan perawatan di jalan-jalan penghubung antar kecamatan dan desa.
"Inilah waktu yang tepat untuk masyarakat mendapatkan manfaat dari keberadaan perusahaan, jika memang sudah ada yang mengalokasikan, seperti Minamas group di jalur Km 1 Sungai Durian yang sudah memberikan batu, maka perlu di tingkatkam lagi bantuanya di titik-titik lainnya," bebernya.
Sebab lanjut Robby, jalan tersebut merupakan akses ke kecamatan dan penghubung desa adalah urat nadi ekonomi masyarakat, warga menjual hasil bumi atau transportasi sembako, LPG, BBM untuk PLN dan penggerak ekonomi lainya termasuk transportasi penunjang lainya berasal dari jalan tersebut.
"Jadi saat ini butuh peran pemimpin-pemimpin di tingkat kecamatan dan desa untuk mengkondisikan hal tersebut, jangan terpaku anggapan kalau jalan kabupaten, maka menjadi peran bupati dan PUPR," terangnya.
Tetapi kita harus berpikir lebih jeli lagi melihat kondisi di wilayah kita, apa yang kita bisa lakukan harus kita lakukan seperti mengkoordinasikan dengan beberapa perusaaan di wilayah masing-masing.
Untuk itu, politisi Perindo ini mengharapkan kepada camat dan kepala desa untuk membuat surat undangan tembuskan ke bupati, ke PUPR, DPRD sehingga kita tau mana yang betul-betul serius membantu kondisi jalan dan mana yang taunya hanya mau memakai tidak ikut merawat jalan yang sudah diberikan anggaran puluhan milyar dari daerah.
"Untuk itu saya mengingatkan kembali agar perusahaan memperhatikan surat-surat kepala desa, camat untuk merespon dan segera turut memperbaiki kondisi jalan di dapil tiga yang menjadi penghubung antar kecamatan dan desa tersebut," pungkasnya.
