Kotabaru (ANTARA) - Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru mendukung diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara ketat dan berlaku menyeluruh di wilayah hukum Kotabaru.
Penegasan itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kotabaru Denny Hendro Kurnianto menyusul tingginya penambahan pasien positif COVID-19 di Bumi Saijaan dalam beberapa bulan terakhir dan bahkan kini tembus di angka 1.063 orang.
"Kami sangat mendukung diterapkannya PPKM secara ketat di seluruh wilayah Kotabaru, hal ini dimaksudkan sebagai pencegahan penularan virus corona yang belakangan ini mengalami trend meningkat," kata Denny, Kamis.
Penerapan PPKM lanjut dia, menjadi alternatif dalam usaha memutus mata rantai penyebaran COVID-19, karena masih ada toleransi kegiatan masyarakat khususnya sektor-sektor vital terkait pelayanan dan roda perekomian.
Berbeda dengan lock-down atau karantina wilayah, maka secara total tidak boleh ada kegiatan apapun bagi masyaraat, agar tidak terjadi penularan virus sehingga mata rantai benar-benar putus.
"Namun kita harus realistis, memang semua pihak menghendaki agar pandemi ini berakhir yang salah satu cara dengan karantina, tapi di sisi lain juga harus difikirkan terkait kelangsungan perekonomian masyarakat," jelas Denny.
Sementara disinggung terkait PPKM oleh pemerintah pusat yang diterapkan sejumlah wilayah khususnya Pulau Jawa dan Bali, politisi PPP ini menilai tidak efektifnya kebijakan ini mungkin disebabkan kurangnya kesadaran bagi masyarakat.
Tapi kalau khusus Kabupaten Kotabaru dengan daerahnya yang sebagian besar kepulauan itu, ia optimis akan lebih efektif jika PPKM itu diterapkan secara ketat.
"Saya juga sudah koordinasi dengan dinas kesehatan Kotabaru, PPKM memang belum diterapkan secara ketat, dan melihat kian tingginya kasus baru positif COVID-19, mereka juga sangat mendukung (penarapan PPKM) secara ketat di Kotabaru," pungkasnya.
