Barabai (ANTARA) - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menyoroti penanganan pascabanjir yang dilakukan oleh Pemerintah setempat, Selasa (26/1).
DPRD memanggil beberapa dinas dan instansi terkait pada rapat komisi yang berlangsung di Gedung DPRD HST lantai 2.
Anggota Komisi II DPRD HST, Yajid Fahmi menyampaikan, pihaknya meminta kepada jajaran Pemkab HST agar melakukan koordinasi lebih intens dengan Pemerintah Pusat dan Pemprov Kalsel agar memberikan perhatian penuh terhadap warga yang terdampak banjir.
Sebab menurutnya, bencana tersebut tidak hanya meninggalkan luka, tetapi juga trauma yang cukup mendalam bagi warga dan berdampak serta banyaknya kerugian.
Baik itu dari sektor pertanian, perikanan, perdagangan, UMKM, termasuk banyaknya fasilitas kantor, pasar, tempat ibadah dan sekolah yang juga ikut rusak.
Dikatakan Yajid, dengan adanya indikasi banjir ini yang disebabkan oleh salah satunya dari Penebangan ilegal, maka harapannya agar aparat terkait merespon serta menindak para pelaku kalau memang fakta menunjukan adanya kegiatan tersebut.
Ia juga meminta SKPD terkait agar terus berupaya maksimal merekap data warga yang terdampak, baik itu tempat tinggal, usaha dan semua sektor baik yang rusak parah, sedang maupun ringan agar pemerintah bisa hadir untuk bisa membantu meringankan beban masyarakat yang kena musibah.
"Kami berharap, fasilitas umum, fasilitas pemerintahan dan pasar agar segera dibersihkan agar kita bisa cepat keluar dan bangkit dari keterpurukan ini," kata Yajid.
Selanjutnya, DPRD meminta Dinas perdagangan agar lebih aktif untuk mengambil langkah strategis membersihkan, menertibkan pasar dan mengupayakan operasi pasar baik sembako, gas elpiji dan lain-lain agar jangan sampai langka.
"Kebutuhan warga dengan harga yang naik hanya akan menambah buruk keadaan dan merugikan masyarakat luas," tegasnya.
Ditambahkan Yajid, bencana ini harusnya menjadi bahan evaluasi untuk semua sektor, dari data hingga perencanaan.
"Kami meminta PDAM lebih maksimal melakukan upaya agar distribusi air secepatnya bisa mengalir. Karena kami mendapat laporan masih ada beberapa desa yang belum mengalir. Kita perlu lakukan langkah yang berani agar kebutuhan dasar ini bisa segera diatasi," tukasnya.
Terakhir, Yajid Fahmi meminta kepada perbankan agar memberikan keringanan kredit, khusus kepada pelaku usaha atau warga yang terdampak banjir.
"Kami harapkan agar bisa diberi keringanan penundaan pembayaran kredit minimal tiga bulan ke depan, agar sedikit meringankan beban mereka," tuntasnya.
Baca juga: Motif pembunuhan, pelaku tidak terima temannya ditampar korban
Baca juga: DPRD HST rencanakan pindah kantor ke Gedung Murakata
Baca juga: DPRD sahkan penetapan usulan pemberhentian Bupati dan Wabup HST masa jabatan 2016-2021
