APBD Banjarbaru 2021 fokus pemulihan ekonomi

Banjarbaru (ANTARA) - Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Banjarbaru Bernhard E Rondonuwu mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru tahun anggaran 2021 fokus terhadap pemulihan ekonomi. 

"Hal itu sesuai tema pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD 2021 yakni Percepatan pemulihan ekonomi dan sosial mewujudkan Banjarbaru kota pelayanan berkarakter," ujarnya di Banjarbaru, Selasa. 

Ia mengatakan, fokus pemulihan ekonomi itu tertuang dalam APBD tahun 2021 yang telah disahkan DPRD Banjarbaru dalam rapat paripurna, Senin (30/11) dengan pendapatan sebesar Rp1,04 triliun.

Disebutkan, pemulihan ekonomi dilakukan dengan meningkatkan roda perekonomian masyarakat ditengah pandemi COVID-19 disamping bidang lain yakni infrastruktur, kesehatan dan bidang pendidikan.

"Penyusunan APBD telah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kota Banjarbaru yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2021," ungkapnya.

Diketahui, APBD Banjarbaru tahun 2021 disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pendapatan sebesar Rp1,04 triliun dan belanja daerah yang ditetapkan sebesar Rp1,05 triliun.

Pengesahan APBD dilakukan melalui penandatanganan bersama Ketua DPRD Banjarbaru Fadliansyah dengan Pjs Wali Kota Banjarbaru Bernhard E Rondonuwu dalam rapat paripurna di gedung dewan setempat, Senin. 

"Rancangan APBD 2021 sudah sesuai peraturan perundang-undangan dan disusun berdasarkan skala prioritas sehingga badan anggaran DPRD setuju disahkan menjadi perda," ujar Ketua DPRD Fadliansyah. 

Menurut Fadliansyah yang juga Ketua Badan Anggaran, sebelum ditetapkan menjadi perda, sudah dilakukan pembahasan dan terjadi penyesuaian baik pada pos pendapatan maupun pos belanja daerah. 

Disisi lain, raperda yang diajukan pemkot sudah sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2006 menyatakan struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

"Penyesuaian pos pendapatan dan pos belanja baik belanja operasional maupun belanja modal disesuaikan dengan kebutuhan yang menjadi skala prioritas," ucap politisi muda Partai Gerindra itu.