Banjarbaru (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarbaru meraih penghargaan Pemerintah Republik Indonesia atas pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut laporan keuangan Pemerintah Daerah 2015-2018.
Piagam penghargaan diserahkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalsel Rudy Resnawan kepada Penjabat Sementara Wali Kota Banjarbaru Bernhard E Rondonuwu di Gedung KH Idham Chalid Banjarbaru, Selasa.
Selain itu, Bernhard E Rondonuwu juga menerima penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta buku daftar alokasi transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2021 oleh Plt Gubernur Kalsel Rudy Resnawan.
Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo disampaikan Plt Gubernur Kalsel Rudy Resnawan agar dana yang ada bisa digunakan dan diberikan kepada masyarakat penerima manfaat dana dari pemerintah pusat itu.
"Dana yang dialokasikan itu harus disalurkan kepada masyarakat agar belanja masyarakat lebih meningkat, konsumsi juga meningkat sehingga menggerakan ekonomi di lapisan bawah," ucap Rudy Resnawan.
Menindak lanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 fokus kepada empat hal, Pertama adalah penanganan kesehatan.
Dalam hal penanganan COVID-19, utamanya fokus kepada vaksinasi, sehingga anggaran diarahkan kepada penguatan sarana prasarana kesehatan, seperti laboratorium, penelitian dan pengembangan.
Kedua, berkaitan dengan perlindungan sosial terutama bagi kelompok kurang mampu dan rentan. Ketiga, adalah program pemulihan ekonomi terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha.
Keempat, adalah membangun fondasi yang lebih kuat dengan melakukan reformasi struktural baik kesehatan pendidikan perlindungan sosial dan bidang lainnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banjarbaru Jainudin bersyukur pemerintah kota Banjarbaru meraih penghargaan WTP untuk laporan keuangan lima kali berturut-turut.
"Opini WTP merupakan salah satu pintu mendapatkan dana insentif daerah dari pemerintah pusat sehingga pemkot bisa mengajukan anggaran ke pusat untuk mendukung pembangunan daerah," katanya.
Diketahui, empat pintu utama bagi daerah mendapatkan insentif yakni APBD tepat waktu dan penyusunan laporan keuangan tepat waktu, opini WTP dan, pengadaan barang dan jasa serta perizinan dilakukan online.
