Banjarmasin (ANTARA) - Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin nomor urut 2, H Ibnu Sina dan H Arifin Noor aktif menyerap aspirasi masyarakat dalam masa kampanye sejak 26 September hingga kini demi kesinambungan pembangunan di program Baiman 2.
Ibnu-Arifin yang diusung Partai Demokrat, PKB, PDIP dan didukung PSI pada Pilkada tahun 2020 membawa visi Banjarmasin BAIMAN 2 (Banjarmasin barasih wan nyaman) dan lebih bermartabat dengan tagline "Lanjutkan".
Sebagai Cawali petahanan, H Ibnu Sina tidak membuat visi baru untuk melanjutkan kepemimpinan jika terpilih dua periode, namun melanjutkan program BAIMAN 1 yang berkesinambungan dengan program BAIMAN 2.
"Ulun (saya) maju kembali tidak memulai sesuatu yang baru namun melanjutkan program unggulan di Baiman 1 yang sudah ada," ujar Wali Kota terbaik Indonesia itu.
Dirinya bertekad melanjutkan pembangunan di Kota ini untuk menyelesaikan dan menuntaskan program BAIMAN. Kendati demikian Kota Banjarmasin dibawah kepemimpinan Ibnu Sina periode 2016 hingga 2021 telah berhasil mencapai visi-misi BAIMAN 1.
"Kami ingin melanjutkan dan menuntaskannya di program BAIMAN 2 ini,"ucap bapak empat orang anak tersebut.
Dukungan selama masa kampanye pun untuk Ibnu Sina-Arifin Noor terus mengalir, warga menaruh harapan besar agar sang petahana kembali memimpin Kota selama dua periode.
Hal ini bukan tanpa alasan, tidak sekedar memberi janji namun Ibnu mampu membuktikan bagaimana kinerja yang optimal dan hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
"Ulun (saya)berterimakasih kepada warga yang telah memberi dukungan untuk melanjutkan program BAIMAN,"ucapnya.
Adapun aspirasi yang banyak disampaikan masyarakat mengenai Jalan kecil (Gang) yang belum diaspal, Drainase, perbaikan akses jalan (Titian).
Sementara di bidang kesehatan, warga meminta adanya pelayanan untuk para lanjut usia (Lansia) juga adanya penambahan taman bermain. Aspirasi lain yang disampaikan terkait kesejahteraan Guru Honorer dan permasalahan kebersihan.
Ibnu mengungkapkan beberapa rencana pembangunan kota terpaksa mengalami penundaan lantaran fokus pemerintah beralih di masa Pandemi dan sesuai instruksi pusat anggaran yang ada harus dialihkan kepenanganan COVID-19.
