Marabahan (ANTARA) - Sehari usai melakukan audensi di Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan, Satuan Tugas (Satgas) Pelayanan Publik Kabupaten Barito Kuala (Batola) langsung mendatangi SKPD untuk melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait pelaksanaan pelayanan publik dan SKPD pertama disasar Dinas Pendidikan (Disdik) Batola, Jumat (16/10).
“Tahun 2021 Pemkab Barito Kuala sesuai rencana kerja telah dicanangkan sebagai tahun pelayanan publik. Untuk mendukung tercapainya rencana itu Satgas yang telah dibentuk April 2019 mencoba melakukan evaluasi terutama SKPD-SKPD pelayanan guna dilakukan perbaikan, penataan dan penyempurnaan,” papar Wakil Bupati Barito Kuala H Rahmadian Noor.
Wabup selaku Ketua Satgas Pelayanan Publik Batola menerangkan, kedatangan tim dilengkapi beberapa anggota, seperti Staf Ahli Bupati Bidang Politik dan Pemerintahan Suyud Sugiono, Asisen Bidang Pemerintahan M Anthony, Kepala Diskominfo Akhmad Wahyuni, Kabag Organisasi Ibadurrahman dan lainnya.
"Di disdik ini merupakan SKPD pertama yang mendapat kunjungan,"ungkap wabup.
Rahmadi menambahkan, dalam kunjungan kali ini karena baru berjalan, maka tim masih dalam tahap menggali data-data serta menyerap informasi terhadap sistem layanan yang sudah diterapkan mulai dari SOP, standar minimal layanan, ketersediaan guru, ketersediaan sarana prasarana, upaya peningkatan capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah serta lainnya yang muaranya mampu meningkatkan kualitas pendidikan serta pengaruhnya terhadap peningkatan IPM.
“Pada tahun 2022 kita ada target IPM sekitar 66,87 atau dalam kategori sedang. Untuk penilaian itu salah satu unsur berada di SKPD Disdik,” ungkap wabup.
Inilah, lanjutnya, salah satunya yang ingin diketahui dari disdik terkait langkah-langkah serta rumusan kebijakan dalam upaya mengejar target tersebut.
Sementara, Kepala Disdik Batola Sumarji memaparkan berbagai materi di hadapan tim, mulai upaya peningkatan capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, ketersediaan dan distribusi tenaga pendidik di setiap sekolah.
Selain itu, dia juga memaparkan peningkatan kompetensi tenaga pendidik, tingkat disiplin tenaga pendidik, ketersediaan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan, hingga permasalahan dan langkah-langkah perbaikan yang sudah dan akan dilaksanakan dalam meningkatkan kualitas dalam pendidikan.
Dari hasil paparan yang disampaikan, terang dia, salah satu yang menjadi perhatian terkait distribusi tenaga pendidik baik di sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP).
Meski Batola kekurangan 177 guru SD, sambung dia, juga terdapat kelebihan 77 guru yang disebabkan klasifikasi pendidikan.
"Sementara SMP kekurangan mencapai 179 orang tetapi kelebihan 65 orang,"tegasnya.
Di sisi lain, jelas dia, belum semua tenaga pengajar berstatus PNS.
Dari 2.273 tenaga pendidik SD, terang dia, 628 di antaranya merupakan guru tidak tetap. dan di SMP, 137 di antaranya adalah guru tidak tetap dari total 677 guru.
Selain ketersediaan dan distribusi tenaga pengajar, jelasnya lagi, persoalan lain yang menjadi perhatian Satgas Pelayanan Publik adalah upaya peningkatan harapan lama sekolah, kedisiplinan tenaga pendidikdan ketersediaan sarana pendidikan.
Direncanakan setelah Dinas Pendidikan, satuan kerja berikutnya yang disasar adalah Dinas Kesehatan. Terdapat persoalan krusial, mengingat sejumlah pelayanan publik sempat dikurangi akibat COVID-19.
