Ketika rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin SE mengharapkan, semua BUMD milik pemerintah provinsi (Pemprov) setempat turut memikirkan/berusaha menggali sumber-sumber baru untuk pendapatan asli daerah (PAD).
Oleh sebab itulah, Komisi II DPRD Kalsel secara khusus pula menggelar rapat untuk membahas rencana pengembangan PT Ambang Barito Persada (Ambapers) - salah satu BUMD milik Pemprov setempat.
Menurut M Syaripuddin yang akrab dengan sapaan Bang Dhin itu, untuk pengembangan Ambapers perlu kerja sama atau melibatkan pihak ketiga.
Namun politikus muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan mantan anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel itu mengingatkan atau memberi wanti-wanti agar dalam memilih pihak ketiga harus berhati-hati.
"Jangan kerja sama sudah berlangsung pihak itu kabur karena ada sesuatu," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanbu tersebut didampingi rekannya sesama dapil Muhammad Yani Helmi dari Partai Golkar.
"Ambapers memungkinkan untuk kerja sama dengan pihak ketiga buat mendapatkan keuntungan dalam upaya menunjang PAD," demikian Bang Dhin.
Rapat Komisi II DPRD Kalsel membahas rencana pengembangan Ambapers tersebut bersama direksi atau manajemen BUMD itu.
Ambapers salah satu BUMD Pemprov Kalsel yang kegiatan usahanya selama ini berupa pemungutan jasa atas penggunaan alur atau "channel fee" bagi kapal pengangkut batu bara melalui Ambang Sungai Barito.
Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kalsel pungutan jasa atas penggunaan alur Ambang Sungai Tengah tersebut per metrik ton nol koma lima sen dolar Amerika Serikat (AS).
