Oleh Syamsuddin Hasan
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Akademisi dari Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalimantan Tengah Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH berpendapat, pembuatan soal Ujian Nasional (UN) sebaiknya jangan subjektif.
"Memprihatinkan bila tim pembuat soal UN itu subjektif atau ada keterlibatan dengan salah satu partai politik (parpol)," ujar Guru Besar Unpar tersebut kepada Antara Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Kamis.
Sebab disadari atau tidak, menurut dia, bila mengandung unsur subjektifitas, bisa mempengaruhi terhadap materi soal UN dan turut berpengaruh pada siswa.
"Sementara usia siswa untuk SMA dan sederajat sudah masuk calon pemilih pemula. Bagaimana bagi siswa sekolah menengah pertama, usia mereka masih belum masuk menjadi pemilih pada pemilihan umum (Pemilu) lalu," ujarnya.
"Untuk itu perlu perhatian kepada guru yang bertugas pembuat soal ujian. Apa maksudnya?. Hal seperti ini tidak boleh terjadi karena mempengaruhi pikiran bagi mereka yang ikut ujian negara tentunya," tambahnya.
Ia menyarankan, sebaiknya pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) menetapkan tenaga guru yang bakal bertugas membuat ujian harus hati-hati dengan penuh pertimbangan.
"Karena sudah kecolongan pada ujian SMA beberapa waktu lalu, kok materi bahasa Indonesia pada ujian SMP/sederajat muncul lagi," ungkap mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) tersebut.
Hal tersebut perlu dipelajari, apa hubungannya dengan melibatkan nama salah seorang tokoh di DKI yang saat ini sedang ramai dibahas di berbagai media untuk menjadi calon presiden.
"Kenapa tidak menyinggung pada tokoh-tokoh nasional kita yang lain, banyak tertuang dalam sejarah perjuangan bangsa. Kita sangat menghargai Kemendikbud ada waktu untuk membatalkan dan merivisi lembar yang kurang relevan itu," ujarnya.
"Kemudian mengganti nama tokoh yang saat ujian akhir ini membuat siswa SMP/Sederajat terganggu. Namun untuk masa datang soal yang sudah dibuat oleh tim pembuat soal, harus ada tim khususnya lagi yang menyeleksi untuk studi kepatutannya," demikian Norsanie.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalsel Dr Ngadimun menyatakan, soal UN 2014 bagi SMP/MTs yang terjadi kekeliruan tersebut, untuk provinsinya sudah ditarik.
"Naskah soal UN tersebut sudah dikoorindasikan dengan pihak pusat, dan dalam waktu segera ada petunjuk/penggatinya," lanjut mantan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Kalsel itu.
"Kita berharap pelaksanaan UN 2014 bagi SMP/MTs di Kalsel berjalan aman dan lancar sebagaimana pelaksanaan UN bagi SMA/MA dan SMK," demikian Ngadimun.
