Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Mukhlis meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempelajari tata niaga beras lokal.
Pemprov Kalsel perlu segera mengantisipasi kemungkinan terjadinya kelangkaan beras lokal sebagaimana terjadi pada 2010, kata Mukhlis pada acara "coffee morning" antara kepala Dinas Pemrov Kalsel dengan pejabat dan dinas terkait, Rabu (6/4).
Pada saat itu harga beras lokal naik tajam hingga hampir tiga kali lipat karena sebagian besar stok beras berada di tangan tengkulak. Salah satu antisipasi yang bisa dilakukan pemerintah antara lain mengalokasikan dana untuk membeli beras masyarakat pada saat panen dan kembali menjual bila harga beras di pasaran naik.
"Jadi pemerintah bisa berfungsi sebagai penyeimbang bila harga beras lokal naik tajam seperti sebelum-sebelumnya," katanya.
Selama 2010 harga beras lokal naik tajam dari Rp5 ribu - Rp7 ribu per kilogram menjadi Rp12 ribu hingga Rp14 ribu per kilogram. Kenaikan harga beras tersebut terjadi karena beras lokal seperti beras siam, unus serta mutiara tidak ada di tingkat petani, tetapi hampir sebagian besar berada di tangan tengkulak.
Dengan demikian, pada saat petani mengalami kendala, dengan mudah para tengkulak tersebut memainkan harga sesuai dengan keinginan mereka.
Selain itu, kelangkaan beras lokal juga dipicu karena banyak pedagang dari luar daerah membeli beras lokal Kalsel dengan harga yang lebih mahal untuk dibawa ke daerah Jawa sebagai bahan baku pembuatan bihun.
Sayangnya, membaiknya harga beras tersebut belum bisa dinikmati oleh petani, tetapi justru dinikmati oleh para tengkulak.
"Kita ingin petani juga mendapatkan insentif dari kenaikan harga beras tersebut, jangan sampai membaiknya harga beras tersebut hanya dinikmati pedagang atau tengkulak," katanya.
Dengan pemerintah bisa ikut membeli beras petani, kata Sekda diharapkan, insentif membaiknya harga beras bisa dikembalikan ke petani, sehingga bisa mendongkrak kesejahteraan dan semangat petani untuk tetap menanam.
"Kita berharap program pemerintah bisa memihak pada perbaikan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, termasuk petani dan nelayan," katanya./B*C
