Martapura, (Antaranews Kalsel) - Bupati Banjar Khairul Saleh mengatakan pengelolaan keuangan daerah 2013 meraih opini wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan.
"Audit BPK RI Perwakilan Kalsel memberikan opini WDP terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dijalankan Pemkab Banjar selama 2013," ujar bupati di depan anggota DPRD Kabupaten Banjar di Martapura, Selasa.
Ia mengatakan hal tersebut pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Banjar dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2013 yang dihadiri seluruh anggota dewan setempat.
Menurut dia, selain mendapat opini WDP, penyusunan APBD Banjar tahun 2014 ditetapkan BPK RI Perwakilan Kalsel sebagai yang tercepat dibanding kabupaten dan kota di seluruh provinsi setempat.
"Opini WDP yang diraih maupun penetapan penyusunan APBD 2014 yang tercepat merupakan hasil kerja sama seluruh dinas dan instansi terkait di lingkup Pemkab Banjar," ungkap Bupati di depan anggota DPRD.
Selain menyampaikan kemajuan pengelolaan keuangan daerah, bupati juga menyebutkan terjadinya peningkatan pendapatan daerah yang terealisasi sebesar Rp1.2 triliun dari target Rp1,1 triliun atau tercapai 107 persen.
Dari sisi pembangunan daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bergerak dinamis dan mencapai hasil kerja memuaskan ditandai dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan nilai positif.
"Pemkab Banjar meraih Penghargaan Spesial Award/Silver Trophy Parameter Khusus Kategori Kemandirian Fiskal Daerah dari The Jawa Pos Institute of Pro Otonomy (JPIP) Area Kalsel," sebutnya.
Sementara itu, peningkatan penyelengaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa juga terus dimaksimalkan melalui penguatan peran instutusi pemerintahan desa dan TP PKK melalui kegiatan Debiratu.
"Program Debiratu atau Desa Binaan Rame-Rame Turun dijalankan dan didukung seluruh pimpinan SKPD maupun Ketua TP PKK dengan mengunjungi desa-desa untuk mendorong peningkatan potensi pedesaan," ujarnya.
Di sisi lain, kata dia, Pemkab Banjar menjadi salah satu daerah pelaksana bagi pelayanan jemput bola satu hari selesai pengolahan akte kelahiran yang bertujuan memudahkan masyarakat memperoleh akta kelahiran.
 Bidang penanggulangan kemiskinan, Pemkab didukung masyarakat dan DPRD berhasil menekan angka penduduk miskin sehingga paling rendah di Kalsel dengan prosentasi 2,97 persen lebih rendah dari angka Provinsi Kalsel 5,01 persen. Â
