Banjarmasin (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPRD kota Banjarmasin Hilyah Aulia memahami ditetapkannya kembali perpanjangan libur masuk sekolah atau proses belajar siswa di rumah sejak 15 April hingga 23 April disambung libur Ramadhan dan Idul Fitri hingga 1 Juni 2020.
Menurut dia, keputusan memperlama libur sekolah ini dapat dipahami semua, karena penyebaran virus corona atau COVID-19 di daerah ini belum juga reda.
"Ini keputusan yang menurut kita tepat dilakukan pemerintah kota, tentunya kita di legislatif menyetujui itu, sebab kondisi daerah kita masuk zona merah penyebaran virus Corona," papar politisi PKB tersebut, Rabu.
Dalam kondisi daerah yang tidak aman dari penyebaran virus corona ini, kata Hilyah, tidak memungkinkan untuk adanya kegiatan yang bersifat perkumpulan baik dalam proses belajar mengajar di sekolah.
Karena libur sekolah terus diperpanjang, ujarnya, maka peran orang tua siswa lebih dominan saat ini untuk melanjutkan proses belajar yang tertunda di sekolah.
"Memang proses belajar mengajar idealnya di sekolah. Namun karena kondisinya seperti ini, mau tidak mau kita sebagai orang tua berperan dan lebih dekat dengan anak di rumah," tuturnya.
Hilyah berpendapat, konsep belajar di rumah tidak akan menurunkan mutu pendidikan secara nasional. Dengan pola belajar yang terarah dan pendekatan yang bagus dari orang tua, tidak akan menurunkan mutu pendidikan sementara waktu ini.
"Kita semua tentu berharap kondisi seperti ini cepat berlalu. Anak - anak bisa sekolah kembali, belajar dengan guru dan bertemu dengan teman sekolah seperti biasanya," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV lainnya, Yunan Chandra menanggapi keputusan diperpanjangnya libur sekolah hingga menjadi dua bulan lebih ini berdampak pada nasib tenaga honorer, khususnya di sekolah swasta.
Dikatakan politisi Partai Nasdem tersebut, keputusan memperpanjang libur sekolah memang tidak bisa dibantah, karena berlaku juga secara nasional akibat tidak meredanya penyebaran virus corona di negeri tercinta ini.
Namun di sisi lain yang harus menjadi perhatian besar adanya dampak dari itu bagi tenaga pengajar yang tidak tetap, khususnya di sekolah swasta, di mana honor mereka tergantung dari kegiatan belajar tatap muka.
"Kalau yayasannya cukup dana dan orang tua siswa tetap bayar SPP, kiranya tidak masalah, tapi kan tidak semua sekolah swasta mampu demikian," ujarnya.
Sehingga ini harus jadi catatan dan perhatian bersama juga, khususnya pemerintah agar tidak terlupakan nasib para guru honorer ini.
"Karena informasinya sudah banyak guru di sekolah swasta terpaksa dirumahkan sementara, ini dampak sosial yang harus jadi perhatian bersama," pungkasnya.
