Banjarmasin (ANTARA) - Para anggota DPRD Kota Banjarmasin dari komisi II telah melaksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), di mana permodalan untuk koperasi banyak tersedia di Kementerian tersebut.
Seperti yang diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin Bambang Yanto Permono, di Banjarmasin, Rabu, Kementerian Koperasi dan UKM memiliki banyak alokasi anggaran untuk mendukung permodalan koperasi dan UKM di daerah.
Tentunya, ucap politisi partai Demokrat itu, Kementerian Koperasi dan UKM akan mengeluarkannya apabila ada proposal dari koperasi dan UKM di daerah dengan adanya rekomendasi dari pemerintah daerah tersebut.
Kementerian sangat memberi perhatian besar bagi koperasi dan UMKM, sebab punya peran penting dan strategis dalam perekonomian dan penyerapan tenaga kerja yang cukup pesat di Indonesia.
Menurut Bambang, Kementerian Koperasi dan UKM menganjurkan Kota Banjarmasin harus ada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) koperasi dan UMKM untuk mengakses perluasan permodalan tersebut.
"Karena menurut Kementerian Koperasi dan UKM daerah kita belum ada, Kementerian siap membantu. Dasarnya UU No 23/2014 dan Permendagri 1979," ungkap Bambang.
Baca juga: Legislator Banjarmasin: Diliburkan sekolah cegah Corona hal positif
Baca juga: DPRD bersedia jadi penengah kisruh revitalisasi Pasar Sudimampir Baru
Baca juga: DPRD Banjarmasin sedekah bank sampah untuk anak jalanan
Pihaknya di komisi akan menyampaikan hasil pertemuan dengan Kementerian Koperasi dan UKM ini dengan pemerintah kota nantinya pada rapat komisi bersama instansi terkait.
Selain untuk membentuk BLUD koperasi dan UKM, rapat tersebut juga untuk memaksimalkan mendapatkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digelontorkan pemerintah pusat.
"Dari informasi kementerian, di Kalsel untuk 2020 ini hanya Hulu Sungai Selatan dan Tengah yang memasukan proposal. Tapi belum ada satupun koperasi dan UKM di Banjarmasin yang mengajukan proposal," ujar dia.
Namun, sebutnya, dari keterangan pihak Kementerian Koperasi dan UKM di tahun sebelumnya koperasi dan UKM di Banjarmasin pernah dapat KUR.
'Pada 2018 ada 3 kelompok senilai Rp39 juta, di 2017 satu sekompok senilai Rp13 juta dan
2019 ada 8 pengajuan sebesar Rp92 juta," ujarnya, di mana ini harusnya dilanjutkan.
Sebagaimana diketahui, ungkap Bambang, jumlah koperasi di Kota Banjarmasin ini terdata lebih 500 an, namun yang aktif betul hanya sebagian kecilnya, di mana banyak mati suri dan dibubarkan.
Sementara itu, pemerintah kota menargetkan selama 5 tahun sejak 2016 akan menciptakan wirausaha baru sebanyak 2.500 orang melalui UKM.
