Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta sektor ritel modern juga bisa mendapatkan guyuran kebijakan fiskal seperti yang diterima sektor manufaktur dalam stimulus kedua penanganan dampak COVID-19.
Ketua Umum Aprindo Roy Mandey dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, mengharapkan adanya level at same playing field atau kondisi yang setara bagi sektor hilir, utamanya pada ritel modern anggota asosiasi.
"Level at same playing field menjadi harapan sektor hilir pada ritel modern anggota kami ketika sektor hulu manufaktur mendapatkan 'guyuran' kebijakan fiskal antara lain penanggungan pajak PPh 21 Badan dan Karyawan, serta penangguhan PPh 22 & PPh 25 selama enam bulan ke depan," katanya.
Roy juga berharap ada alternatif relaksasi atau insentif pengurangan biaya operasional di ritel modern antara lain diskon tarif listrik yang masih tinggi maupun
pemotongan retribusi dan pajak daerah.
Hal itu dibutuhkan mengingat kurangnya kunjungan konsumen domestik ke ritel modern sudah terjadi karena menghindari keramaian maupun tergerusnya kedatangan wisatawan mancanegara yang umumnya gemar berbelanja produk-produk lokal di ritel modern.
Roy sendiri menilai kebijakan pemerintah untuk mengatasi dampak COVID-19 belum menyentuh sektor riil di sektor hilir perdagangan.
Padahal, pandemi COVID-19 telah membuat seluruh sektor mulai dari hulu ke hilir tergerus. Ia menilai setidaknya ada lima sektor yakni perdagangan, jasa, logistik, pariwisata dan manufaktur yang paling terdampak virus corona jenis baru itu.
Sektor hilir, termasuk perdagangan di ritel modern, dinilai sebagai sektor padat karya serta memiliki peran strategis sebagai tempat konsumsi bagi seluruh masyarakat terpenuhi dalam kebutuhan pokok pangan dan pangan.
Sektor tersebut juga menjadi katalisator terhadap inflasi pangan dalam menjalankan harga eceran tertinggi (HET) pada kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat.
Kendati demikian, Roy mengapresiasi langkah pemerintah yang dengan sigap dan cepat melakukan langkah antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan fiskal bagi industri hulu.
