Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia bebas Tuberkulosis (TBC) pada tahun 2030 demi mendukung pembangunan sumber daya manusia.
"Saya ingin mendukung keras kegiatan ini, kegiatan bersama menuju eliminasi TBC di 2030. Karena percuma kalau masyarakat kita enggak sehat, merembetnya bisa ke mana-mana. Bisa ke pendidikan, bisa ke keberlanjutan dalam nanti bekerja, ke mana-mana," kata Presiden Joko Widodo di Cimahi, Jawa Barat, Rabu.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat membuka Pencanangan Gerakan Maju Bersama Menuju Eliminasi Tuberkulosis (TBC) 2030 yang dipusatkan di Cimahi Techno Park, Cimahi.
Presiden secara tegas menyatakan dukungan atas dilaksanakannya kegiatan tersebut, terutama mengingat pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu fokus kerja pemerintah dalam lima tahun ke depan.
Merujuk pada Global Tuberculosis Report WHO 2019, Indonesia merupakan negara dengan beban Tuberkulosis (TBC) tertinggi ketiga di dunia, setelah India dan Tiongkok. Pada 2018, diperkirakan ada 845.000 orang jatuh sakit dan 93.000 jiwa meninggal akibat TBC.
Presiden pun menyampaikan apresiasinya atas kerja keras semua pihak, baik pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), yayasan, hingga kader-kader yang bergerak di lapangan, dalam mengeliminasi TBC yang ditargetkan akan bisa diberantas pada tahun 2030.
"Saya sangat menghargai, baik puskesmas, baik yayasan, baik kader-kader yang bergerak di dalam pengurangan, eliminasi TBC ke tahun 2030," tambah Presiden.
Presiden pun menekankan agar fokus untuk mengeliminasi TBC bukan pada pengobatan tapi pencegahan.
"Fokusnya bukan hanya pengobatan, saya setuju ini, tapi pencegahan penyakit ini lebih diperlukan sekali sehingga yang namanya pengembangan perkotaan, pedesaan, membangun rumah-rumah yang sehat itu menjadi kunci," jelas Presiden.
Menurut Kepala Negara, infrastruktur fisik harus turut menjamin dan mendukung peningkatan kesehatan masyarakat. Sejumlah infrastruktur yang harus diperhatikan misalnya drainase yang lancar dan bersih, pengelolaan sampah, hingga penyediaan air bersih.
"Tadi Pak Menteri PU (Pekerjaan Umum) ikut kita, tetapi ternyata tidak ikut masuk ke ruangan ini, sebenarnya mau saya perintah, rumah-rumah yang masih belum sehat agar segera dikerjakan, terutama di Provinsi Jawa Barat, tdi Pak Gubernur juga sudah meminta mengenai itu," ungkap Presiden.
Artinya, Presiden menekankan bahwa urusan kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama berbagai pemangku kepentingan, bukan hanya dokter, Menteri Kesehatan, atau Dinas Kesehatan semata.
"Jadi puskesmas itu menyehatkan masyarakat, bukan pusat pengobatan masyarakat, artinya, puskesmas itu memang dirancang untuk mencegah penyakit. Jangan ada puskesmas yang bangga karena 'income-nya' banyak. Keliru itu. Pak saya bisa nyetor PAD (Pendapatan Asli Daerah) sekian, keliru itu," tambah Presiden.
Menurut Presiden, puskesmas dirancang untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, bukan mencari profit.
"Sekali lagi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Lebih baik kita keluarkan waktu, tenaga, pikiran, dan anggaran ini untuk mencegah. Kita harus memercayai ini, dengan tetap siaga dan waspada sebelum masuk ke pengobatan tpi kalau sudah terkena, ya tadi, urusannya adalah TOSS (Temukan, Obati Sampai Sembuh)," tandas Presiden.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Selain itu hadir juga Ketua Dewan Pembina Stop TB Partnership Indonesia yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden Arifin Panigoro, Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia dan Billy Mambrasar, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
