Kandangan (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) H.Muhammad Noor membuka secara resmi Kick Off Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) di Kabupaten HSS Tahun 2019, bertempat di Aula Rakat Mufakat.
Ia mengatakan, keberadaan sanitasi penting dalam rangka mencegah penularan penyakit di lingkungan masyarakat dan dengan adanya sanitasi yang baik dan memenuhi persyaratan kesehatan, dapat menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
"Ini merupakan tujuan yang selama ini telah didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten(Pemkab) HSS melalui SKPD terkait. Salah satunya dengan diperolehnya penghargaan beberapa sekolah sehat di Kabupaten HSS,” katanya, saat memberikan sambutan, Rabu (29/5).
Dijelaskan dia, menyambut baik kegiatan Kick Off PPSP Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) ini, sebagai tanda dimulainya PPSP di Kabupaten HSS dan dengan harapan program ini dapat membawa dampak positif bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka.
Baca juga: Video : Bupati HSS lantik M Noor Sekda Definitif
Dimulainya PPSP ini maka akan terjalin sinergi dan koordinasi yang baik, dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan sebelum acara ini Bupati HSS H Achmad Fikry telah menyampaikan komitmen dan dukungan penuh dalam menyukseskan program ini.
Kepada SKPD yang terlibat, ia mengingatkan agar benar-benar mengawal program ini, baik lewat program yang ada di SKPD masing-masing atau program lainnya yang muaranya adalah keberhasilan Provinsi Kalsel untuk keberhasilan sanitasi.
Ketua Tim Sanitasi Tuntas Waja Sampai Kaputing (Satu Wasaka) Rio Franata, mengatakan dalam penilaian ini, akan diarahkan hal apa saja yang menjadi permasalahan kabupaten atau kota yang berhubungan dengan sanitasi.
Menurut dia, tTiga sektor yang ditangani yaitu persampahan, air limbah, dan drainase. Untuk persampahan, diantaranya akan dilihat bagaimana timbunan sampah perhari, penanganannya dan pengurangan sampah.
Untuk air limbah, diantaranya akan dilihat bagaimana penanganan air limbah di masyarakat. Apa saja yang sudah terbangun di kabupaten atau kota untuk pengelolaan air limbah sampai pada instalasi pengolahan lumpur tinja.
Baca juga: Rakor TPID Pemkab HSS antisipasi kenaikan harga jelang Idul Fitri
Sedangkan untuk drainase, akan dilihat drainase lingkungan yaitu bagaimana pemerintah kabupaten atau kota mengatur drainase di satu tempat, tapi tidak berimbas ke wilayah lainnya.
"Penilaian lainnya yaitu peran serta kelompok kerja terkait, sumber pendanaan, kelembaagaan, regulasi, dan inovasi apa yang sudah dilakukan kabupaten atau kota terhadap sanitasi," katanya.
