Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharapkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di provinsinya semakin berkembang dan meningkat.
Wakil Ketua Komisi I Siti Noortita Ayu Febria Roosani mengemukakan itu menjawab Antara Kalsel, sebelum Komisinya melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu.
"Kita ingin pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes dalam rangka peningkatan unjt usaha untuk pendataan asli desa (PADes)," ujar wakil rakyat yang akrab dengan sapaan Ibu Tatum tersebut.
Ia menerangkan, dalam upaya pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes di provinsinya tersebut, mengunjungi Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Yogyakarta.
"Kunjungan ke Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut saat Komisi I yang diketuai Hj Rachmah Norlias dan Sekretarisnya H Suripno Sumas kunker ke luar daerah, 22 - 24 November 2023," ujar Tatum.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel III/Kabupaten Barito Kuala (Batola) tersebut, belum semua desa di provinsinya memiliki BUMDes.
Begitu juga, dari sejumlah BUMDes di Kalsel belum semua pula berkembang dan meningkat sebagaimana harapan bersama seperti beperan dalam upaya PADes.
"Itulah salah satu alasan kami Komisi I dengan membawa orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel ke Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Yogyakarta," tutur Tatum.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
Wakil Ketua Komisi I Siti Noortita Ayu Febria Roosani mengemukakan itu menjawab Antara Kalsel, sebelum Komisinya melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu.
"Kita ingin pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes dalam rangka peningkatan unjt usaha untuk pendataan asli desa (PADes)," ujar wakil rakyat yang akrab dengan sapaan Ibu Tatum tersebut.
Ia menerangkan, dalam upaya pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes di provinsinya tersebut, mengunjungi Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Yogyakarta.
"Kunjungan ke Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut saat Komisi I yang diketuai Hj Rachmah Norlias dan Sekretarisnya H Suripno Sumas kunker ke luar daerah, 22 - 24 November 2023," ujar Tatum.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel III/Kabupaten Barito Kuala (Batola) tersebut, belum semua desa di provinsinya memiliki BUMDes.
Begitu juga, dari sejumlah BUMDes di Kalsel belum semua pula berkembang dan meningkat sebagaimana harapan bersama seperti beperan dalam upaya PADes.
"Itulah salah satu alasan kami Komisi I dengan membawa orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel ke Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Yogyakarta," tutur Tatum.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023