Dibentuk Pansus Penyelesaian Lahan Sawit

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Hamsyuri ketika dikonfirmasi di Banjarmasin, Selasa, membenarkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) penyelesaian masalah lahan petani dengan perusahaan besar perkebunan kelapa sawit di kabupaten paling timur provinsi tersebut.

Pembentukan Pansus penyelesaian masalah lahan petani dengan perusahaan besar perkebunan kelapa sawit tersebut atas usul Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel, yang juga membidangi pertanahan.

wakil rakyat asal daerah pemilihan VI Kalsel yang meliputi Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu (Tanbu) itu mengatakan persoalan lahan merupakan masalah serius yang harus mendapat perhatian dan penyelesaian segera, terlebih mengenai tanah miliki petani/rakyat.

Sementara pihak manajemen perusahaan perkebunan itu terkesan kurang peduli terhadap permasalahan lahan petani tersebut, karena tidak memenuhi undangan Komisi I DPRD Kalsel untuk penyelesaiannya.

"Tapi untuk tahu secara rinci persoalan lahan petani itu, bisa menanyakan kepada Ketua Komisi I DPRD Kalsel," ucap mantan Camat Pulau Sembilan Kotabaru yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.

Pada akhir 2015 DPRD Kalsel juga membentuk Pansus Ketenagakerjaan PT CONCH, sebuah pabrik semen di Kabupaten Tabalong, demikian Hamsyuri SH.

Pada kesempatan terpisah Ketua Komisi I DPRD Kalsel Surinto dari Pertai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap masalah lahan petani dengan PT PLS bisa segera selesai sehingga tidak menimbulkan persoalan baru yang tiada habis-habisnya.

Wakil rakyat yang bergelar sarjana teknik asal daerah pemilihan Kalsel VI itu menyatakan, komisinya memfasilitasi penyelesaian permasalahan lahan petani, karena pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat tidak berhasil menyelesaikan.

"Kami tidak ingin petani menjadi korban dari kegiatan perusahaan perkebunan besar. Tapi bagaimana cara agar masing-masing pihak dapat menikmati manfaat atas pemanfaatan lahan," demikian Surinto.