Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Syaripuddin SE MAP atau yang akrab dengan sapaan Bang Dhin itu mengharapkan, agar angkatan kerja di provinsinya bisa bersaing dengan tenaga kerja asing (TKA).
"Untuk itu menjadi tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel memfasilitasi angkatan kerja tersebut dengan meningkatkan kompetensi sehingga bisa bersaing dengan TKA," ujarnya sebelum rapat paripurna internal DPRD provinsi setempat di Banjarmasin, Rabu (19/5).
Peningkatan kompetensi itu, menurut mantan anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel tersebut, penting hingga angkatan kerja di provinsinya bisa bersaing dengan TKA.
"Pasalnya sebagaimana peraturan perundang-undangan setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan, dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam ataupun luar negeri," lanjutnya.
Hal tersebut, menurut dia, sebagai pelaksanaan Perda Kalsel Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah yang dibuat untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan.
Terkait permasalahan ketenagakerjaan tersebut, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanbu itu, pemerintah daerah (Pemda) setempat bertanggung jawab memberdayakan tenaga kerja daerah agar menjadi tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing sesuai perkembangan kebutuhan pasar kerja.
Sejalan dengan permasalahan ketenagakerjaan tersebut, politikus muda Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu mengingatkan, hal tersebut perlu peran pemerintah daerah agar berupaya mendorong fasilitasi angkatan kerja.
"Dalam permasalahan ketenagakerjaan di Kalsel khususnya pemerintah harus hadir, jangan sampai masyarakat kita hanya jadi penonton, sedangkan kesempatan kerja diambil daerah lain, bahkan oleh TKA" tegasnya.
Pendapat atau saran tersebut dia sampaikan saat berkunjung ke Disnakertrans Kalsel 18 Mei lalu untuk membicarakan masalah ketenagakerjaan di provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Disnakers Kalsel H Siswansyah menyatakan. bahwa provinsinya kekurangan instruktur Balai Latihan Kerja atau BLK dan intruktur yang ada harus dilakukan peningkatan SDM
Menanggapi hal tersebut, Bang Dhin berkomitmen untuk memperjuangkan ke Kementerian terkait agar ada penambahan anggaran bidang pelatihan untuk Kalsel supaya BLK bisa berjalan dengan baik.
"Saya akan berkoordinasi dengan pusat sekiranya pelatihan yang hanya 320 orang bisa ditingkatkan menjadi 1000 orang. Saya ingin mengembalikan kejayaan BLK, dulu BLK kita menjadi tempat daerah lain untuk studi banding ke daerah kita," ujarnya.
Ia berharap komunikasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mitra kerja agar bisa berjalan lebih baik lagi.
"PR yang tak pernah selesai adalah komunikasi dan koordinasi. Kiita sangat lemah soal itu," demikian Bang Dhin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
"Untuk itu menjadi tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel memfasilitasi angkatan kerja tersebut dengan meningkatkan kompetensi sehingga bisa bersaing dengan TKA," ujarnya sebelum rapat paripurna internal DPRD provinsi setempat di Banjarmasin, Rabu (19/5).
Peningkatan kompetensi itu, menurut mantan anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel tersebut, penting hingga angkatan kerja di provinsinya bisa bersaing dengan TKA.
"Pasalnya sebagaimana peraturan perundang-undangan setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan, dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam ataupun luar negeri," lanjutnya.
Hal tersebut, menurut dia, sebagai pelaksanaan Perda Kalsel Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah yang dibuat untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan.
Terkait permasalahan ketenagakerjaan tersebut, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanbu itu, pemerintah daerah (Pemda) setempat bertanggung jawab memberdayakan tenaga kerja daerah agar menjadi tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing sesuai perkembangan kebutuhan pasar kerja.
Sejalan dengan permasalahan ketenagakerjaan tersebut, politikus muda Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu mengingatkan, hal tersebut perlu peran pemerintah daerah agar berupaya mendorong fasilitasi angkatan kerja.
"Dalam permasalahan ketenagakerjaan di Kalsel khususnya pemerintah harus hadir, jangan sampai masyarakat kita hanya jadi penonton, sedangkan kesempatan kerja diambil daerah lain, bahkan oleh TKA" tegasnya.
Pendapat atau saran tersebut dia sampaikan saat berkunjung ke Disnakertrans Kalsel 18 Mei lalu untuk membicarakan masalah ketenagakerjaan di provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Disnakers Kalsel H Siswansyah menyatakan. bahwa provinsinya kekurangan instruktur Balai Latihan Kerja atau BLK dan intruktur yang ada harus dilakukan peningkatan SDM
Menanggapi hal tersebut, Bang Dhin berkomitmen untuk memperjuangkan ke Kementerian terkait agar ada penambahan anggaran bidang pelatihan untuk Kalsel supaya BLK bisa berjalan dengan baik.
"Saya akan berkoordinasi dengan pusat sekiranya pelatihan yang hanya 320 orang bisa ditingkatkan menjadi 1000 orang. Saya ingin mengembalikan kejayaan BLK, dulu BLK kita menjadi tempat daerah lain untuk studi banding ke daerah kita," ujarnya.
Ia berharap komunikasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mitra kerja agar bisa berjalan lebih baik lagi.
"PR yang tak pernah selesai adalah komunikasi dan koordinasi. Kiita sangat lemah soal itu," demikian Bang Dhin.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021