Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Athaillah Hasbi S.Sos reses ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) sambil bagi-bagi sembako dengan cara "door to door" maksudnya dari rumah ke rumah.
Oleh karena itu, pelaksanaan reses juga masih dalam keadaan pandemi COVID-19 sehingga harus mematuhi pula protokol kesehatan (Prokres) antara lain dengan cara door to door, ujar anggota Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel tersebut melalui WA-nya, Jumat.
"Jadi ajang silaturahmi untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui reses jalan, dan warga masyarakat yang terdampak bencana banjir juga terbantu," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan HST itu.
Ia mengaku, hasil reses atau serapan aspirasi pada masa pandemi COVID-19 kurang maksimal sebagaimana reses-reses sebelumnya.
"Tetapi kita bangga karena masyarakat yang terdampak juga tampak bahagia dengan bantuan sembako, kendati seadanya. Namun setidaknya meringankan beban mereka yang terdampak tersebut," lanjut wakil rakyat dari Partai Golkar itu.
Pegiat atau mantan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) "Bumi Murakata" HST memaklumi kondisi keuangan daerah pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat yang mungkin tidak bisa maksimal membantu warganya yang terdampak.
Anggota DPRD Kalsel Athaillah Hasbi dari Partai Golkar dalam melaksanakan reses di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) sambil bagi-bagi sembako. Pada gambar saat berada di Desa Aluan Mati Kecamatan Batu Benawa. (Istimewa)
Anggota DPRD Kalsel Athaillah Hasbi dari Partai Golkar dalam melaksanakan reses di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) sambil bagi-bagi sembako. Pada gambar saat berada di Desa Aluan Mati Kecamatan Batu Benawa. (Istimewa)
Begitu pula dalam perbaikan/pembangunan infrastruktur yang rusak karena terjangan banjir, Pemkab HST tidak bisa berbuat banyak, mengingat APBD setempat yang terbatas.
Sebagai contoh dalam APBD HST Tahun 2021 hanya Rp7 miliar untuk penanggulangan bencana. "Dana sebesar itu jelas tidak mencukupi atau jauh dari cukup untuk penanggulangan serta buat penanganan pascabencana," ujarnya.
Oleh sebab itu, sebaiknya Pemkab HST dan DPRD setempat konsultasi ke pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia untuk mengatasi pascabanjir, sarannya.
"Jangan menunggu APBD Perubahan 2021. Selain melakukan perubahan anggaran, juga harus meminta bantuan anggaran dari APBD provinsi dan pemerintah pusat atau APBN," lanjutnya.
Masa reses anggota DPRD Kalsel, 1 - 8 Februari 2021, dalam kesempatan pertama wakil rakyat kelahiran Tahun 1976 berbintang Capricornus itu menemui konstituennya pada beberapa desa Bumi Murakata HST yang terdampak antara lain di Kecamatan Batu Benawa - Desa Baru, Aluan Mati, Aluan Tawia dan Desa Bakti.
Di Kecamatan Hantakan antara Dusun Arangani Desa Alat. Kecamatan Barabai (165 kilometer dari Banjarmasin) antara lain Munti, Barabai Darat, Tangkarau, Barabai Timur dan Barabai Utara.
Selain itu, di Kecamatan Haruyan - Desa Mangunang, dan Desa Kadundung Kecamatan Labuan Amas Selatan (LAU).
"Reses ini murni menjemput aspirasi masyarakat, memberi solusi dan bukti bukan ajang berpolitik," demikian Athaillah Hasbi.
