Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia meminta agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) provinsi atau daerah lebih menggalakkan tugas dan fungsi desk Pilkada dalam menghadapi pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020.
"Permintaan itu melalui Direktur Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal Politik Pemerintahan Umum Kemendagri Akbar Ali ketika kami konsultasi," ujar Sekretaris Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Suripno Sumas di Banjarmasin, Rabu.
"Kita diminta pemerintah pusat supaya menggalakkan desk Pilkada dalam rangka pelaksanaan Pilkada nanti," kata nya.
Oleh karena itu arahan Kemendagri tersebut menjadi acuan Komisi I DPRD Kalsel yang diketuai Dra Hj Rachmah Norlias dari PAN untuk menghadapi, memonitor dan mengantisipasi gejala konflik sosial dalam pelaksanaan Pilkada 2020.
Baca juga: Antisipasi bencana Bupati HSS keluarkan surat edaran
Baca juga: NIDS HSS juarai lomba ketangkasan pemadam Bupati HSS Cup 2019
Pada kesempatan konsultasi itu pula Direktur Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik Pemerintahan Umum Kemendagri juga berpesan, agar pemerintah daerah bersama-sama legislatif memetakan daerah rawan konflik sebagai acuan data.
Selain itu, merangkul ormas-ormas agar bermanfaat dalam mensosialisasikan program-program di Kalsel atau provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk empat juta jiwa lebih, lanjutnya mengutip pesan Direktur Kewaspadaan Nasional tersebut.
Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Politik Pemerintahan Umum Kemendagri juga mengapresiasi dengan terbentuknya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kalsel, ujar pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
"Kita berharap keadaan Banua (daerah) kita tetap kondusif hingga pascapelaksanaan Pilkada 2020," lanjut mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel tersebut.
Baca juga: Tujuh kecamatan di HSS rawan titik api
Baca juga: Sekda HSS sidak kesiapsiagaan penanggulangan bencana
Sementara dari 13 kabupaten/kota di Kalsel tujuh di antaranya yang melaksanakan Pilkada 2020 yaitu Kota Banjarmasin dan Banjarbaru, serta Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah (HST), Balangan, Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kabupaten Kotabaru.
Kemudian secara bersamaan pada Pilkada 2020 di Kalsel juga pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub & Pilwagub) provinsi setempat, demikian Suripno Sumas.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Permintaan itu melalui Direktur Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal Politik Pemerintahan Umum Kemendagri Akbar Ali ketika kami konsultasi," ujar Sekretaris Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Suripno Sumas di Banjarmasin, Rabu.
"Kita diminta pemerintah pusat supaya menggalakkan desk Pilkada dalam rangka pelaksanaan Pilkada nanti," kata nya.
Oleh karena itu arahan Kemendagri tersebut menjadi acuan Komisi I DPRD Kalsel yang diketuai Dra Hj Rachmah Norlias dari PAN untuk menghadapi, memonitor dan mengantisipasi gejala konflik sosial dalam pelaksanaan Pilkada 2020.
Baca juga: Antisipasi bencana Bupati HSS keluarkan surat edaran
Baca juga: NIDS HSS juarai lomba ketangkasan pemadam Bupati HSS Cup 2019
Pada kesempatan konsultasi itu pula Direktur Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik Pemerintahan Umum Kemendagri juga berpesan, agar pemerintah daerah bersama-sama legislatif memetakan daerah rawan konflik sebagai acuan data.
Selain itu, merangkul ormas-ormas agar bermanfaat dalam mensosialisasikan program-program di Kalsel atau provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk empat juta jiwa lebih, lanjutnya mengutip pesan Direktur Kewaspadaan Nasional tersebut.
Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Politik Pemerintahan Umum Kemendagri juga mengapresiasi dengan terbentuknya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kalsel, ujar pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
"Kita berharap keadaan Banua (daerah) kita tetap kondusif hingga pascapelaksanaan Pilkada 2020," lanjut mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel tersebut.
Baca juga: Tujuh kecamatan di HSS rawan titik api
Baca juga: Sekda HSS sidak kesiapsiagaan penanggulangan bencana
Sementara dari 13 kabupaten/kota di Kalsel tujuh di antaranya yang melaksanakan Pilkada 2020 yaitu Kota Banjarmasin dan Banjarbaru, serta Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah (HST), Balangan, Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kabupaten Kotabaru.
Kemudian secara bersamaan pada Pilkada 2020 di Kalsel juga pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub & Pilwagub) provinsi setempat, demikian Suripno Sumas.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019