Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H Achmad Fikry mengeluarkan Surat Edaran (SE) dalam upaya mengantisipasi bencana alam seperti banjir, tanah longsor sampai angin puting beliung yang sering terjadi di musim hujan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik (PB Kesbangpol HSS), di Kandangan, Selasa (3/12), mengatakan edaran ditandatangani Bupati HSS Achmad Fikry tertangal 8 November 2019 dan telah disosialisasikan.
"Ditujukan kepada kepala badan, dinas, instansi vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD, kepala bagian Setda HSS, camat, seluruh lurah dan Kades, pimpinan perusahaan perkebunan sawit dan pertambangan batu bara, sampai organisasi atau relawan penanggulangan bencana se-HSS," katanya.
Dijelaskan dia, edaran ini diterbitkan untuk menindaklanjuti surat Gubernur Kalsel 15 Oktober 2019, perihal antisipasi menghadapi bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan gelombang pasang di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Baca juga: Tujuh kecamatan di HSS rawan titik api
Dan berdasarkan prakiraan musim hujan 2019 di Kabupaten HSS dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) station klimatologi kelas I Banjarbaru tanggal 14 Oktober lalu.
Ada sembilan poin dalam surat edaran bupati sudah disebar, antaralain mengoptimalkan peran dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana melalui kerja sama dan keterpaduan antara semua pihak terkait.
"Baik TNI, Polri, instansi pemerintah kabupaten, instansi vertikal, ormas, para camat , lurah dan kades, lembaga pendiidkan, dunia usaha dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana," katanya.
Melaksanakan berbagai langkah antisipasi dengan menitik beratkan pada upaya pencegahan berupa kesiapan sumber daya manusia (SDM), peralatan, perlengkapan, logistik, tempat penampungan sementara.
Selanjutnya, jalur evakuasi, posko lapangan, protap penanggulangan bencana, peta rawan bencana sampai tempat perawatan kesehatan, pengecekan, perbaikan kondisi bendungan, pintu air siring, saluran air jembatan sampai sarana dan prasarana umum lainnya.
Selain itu, agar dilakukan peningkatan upaya sosialisasi pencegahan dan pengurangan resiko bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana, dan saat terjadi bencana Badan PB Kesbangpol HSS harus secepatnya memberikan pelayanan tanggap darurat di lokasi bencana.
"Dengan prioritas menyelamatkan jiwa manusia, serta pemenuhan kebutuhan dasar korban sampai perbaikan darurat sarana dan prasarana untuk kelancaran jalur evakuasi pengiriman bantuan,” katanya.
Baca juga: Tujuh kecamatan di HSS rawan titik api
Untuk Daerah aliran sungai (DAS) dan rawa rutin dilanda banjir serta mengenangi kawasan pertanian, perkebunan, perikanan dan pemukiman penduduk harus menjadi perhatian untuk ditanggulangi secara tuntas.
Pengaktifkan agar dilkukan melalui berbagai posko yang ada di OPD atau instansi untuk melakukan pemantauan, pengamatan lapangan serta dalam rangka koordinasi operasional saat terjadi bencana.
Khusus para camat diminta memerintahkan jajarannya dan aparat desa masing-masing wilayah, agar melakukan upaya pencegahan dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana terutama di wilayah rawan bencana.
Terakhir, setiap kejadian bencana terjadi kesempatan pertama agar melaporkan kejadian ke Badan PB Kesbangpol Kabupaten HSS, serta menyampaikan laporan setiap kejadian bencana secara cepat dan lengkap oleh masing-masing OPD dan instansi terkait lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Kepala Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik (PB Kesbangpol HSS), di Kandangan, Selasa (3/12), mengatakan edaran ditandatangani Bupati HSS Achmad Fikry tertangal 8 November 2019 dan telah disosialisasikan.
"Ditujukan kepada kepala badan, dinas, instansi vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD, kepala bagian Setda HSS, camat, seluruh lurah dan Kades, pimpinan perusahaan perkebunan sawit dan pertambangan batu bara, sampai organisasi atau relawan penanggulangan bencana se-HSS," katanya.
Dijelaskan dia, edaran ini diterbitkan untuk menindaklanjuti surat Gubernur Kalsel 15 Oktober 2019, perihal antisipasi menghadapi bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan gelombang pasang di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Baca juga: Tujuh kecamatan di HSS rawan titik api
Dan berdasarkan prakiraan musim hujan 2019 di Kabupaten HSS dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) station klimatologi kelas I Banjarbaru tanggal 14 Oktober lalu.
Ada sembilan poin dalam surat edaran bupati sudah disebar, antaralain mengoptimalkan peran dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana melalui kerja sama dan keterpaduan antara semua pihak terkait.
"Baik TNI, Polri, instansi pemerintah kabupaten, instansi vertikal, ormas, para camat , lurah dan kades, lembaga pendiidkan, dunia usaha dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana," katanya.
Melaksanakan berbagai langkah antisipasi dengan menitik beratkan pada upaya pencegahan berupa kesiapan sumber daya manusia (SDM), peralatan, perlengkapan, logistik, tempat penampungan sementara.
Selanjutnya, jalur evakuasi, posko lapangan, protap penanggulangan bencana, peta rawan bencana sampai tempat perawatan kesehatan, pengecekan, perbaikan kondisi bendungan, pintu air siring, saluran air jembatan sampai sarana dan prasarana umum lainnya.
Selain itu, agar dilakukan peningkatan upaya sosialisasi pencegahan dan pengurangan resiko bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana, dan saat terjadi bencana Badan PB Kesbangpol HSS harus secepatnya memberikan pelayanan tanggap darurat di lokasi bencana.
"Dengan prioritas menyelamatkan jiwa manusia, serta pemenuhan kebutuhan dasar korban sampai perbaikan darurat sarana dan prasarana untuk kelancaran jalur evakuasi pengiriman bantuan,” katanya.
Baca juga: Tujuh kecamatan di HSS rawan titik api
Untuk Daerah aliran sungai (DAS) dan rawa rutin dilanda banjir serta mengenangi kawasan pertanian, perkebunan, perikanan dan pemukiman penduduk harus menjadi perhatian untuk ditanggulangi secara tuntas.
Pengaktifkan agar dilkukan melalui berbagai posko yang ada di OPD atau instansi untuk melakukan pemantauan, pengamatan lapangan serta dalam rangka koordinasi operasional saat terjadi bencana.
Khusus para camat diminta memerintahkan jajarannya dan aparat desa masing-masing wilayah, agar melakukan upaya pencegahan dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana terutama di wilayah rawan bencana.
Terakhir, setiap kejadian bencana terjadi kesempatan pertama agar melaporkan kejadian ke Badan PB Kesbangpol Kabupaten HSS, serta menyampaikan laporan setiap kejadian bencana secara cepat dan lengkap oleh masing-masing OPD dan instansi terkait lainnya.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019