Selasa, 19 September 2017

Bimtek Penerapan Tata Kelola Koperasi

id bimtek Koperasi, Wali Kota Banjarbaru H Nadjmi Adhani, anggota DPR RI Komisi IV H Sjachrani Mataja MM MBA
Bimtek Penerapan Tata Kelola Koperasi
. (Antaranews Kalsel/hms)
Banjarbaru, (Antaranews Kalsel) Wali Kota Banjarbaru H Nadjmi Adhani menghadiri sekaligus membuka Bimbingan Teknik Penerapan Tata Kelola Koperasi yang Baik Good Corporate Governance (GCG) di Fave Hotel Banjarbaru, Senin (11/9. 

Dihadiri Kadis Koperasi Provinsi Kalsel Gustava Yandi, anggota DPR RI Komisi IV H Sjachrani Mataja, Asisten Deputi Tatalaksana Koperasi dan UMKM Drs Toto Sugiyono MM, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Naker Kota Banjarbaru H Muhammad Fahrudin serta peserta Bimbingan Teknik Penerapan Tata Kelola Koperasi yang Baik.

Total Koperasi yang ada di Kalimantan Selatan sebanyak 2.571 Koperasi 1.796 masih aktif dan sisanya tidak aktif, menurut Gustava Yandi Kadis Koperasi Prov Kalsel. Gustava Yandi mengucapkan terimakasih atas terselenggaranya bimtek ini, semoga melalui Bimtek ini semua Koperasi yang ada tambah maju lagi.

H Sjachrani Mataja MM MBA menyampaikan pentingnya usaha Pertanian dan Koperasi serta Perdagangan di Wilayah Kalimantan Selatan. Kerena itu H Sjachrani  berharap agar sering-seringlah melakukan pembinaan terhadap koperasi yang masih aktif. Jangan sampai ada lagi koperasi yang bubar. Dan melalui Bimtek ini juga diharapkan peserta Bimtek dapat bertanya bagaimana cara mengelola koperasi yang baik dan benar. H Sjachrani ingin semua koperasi yang ada di Kalsel semakin baik dan maju lagi kedepannya.

Asisten Deputi Tatalaksana Koperasi dan UMKM Drs Toto Sugiyono MM menyampaikan dalam Bimtek ini akan disampaikan bagaimana cara pengelolaan koperasi yang baik dan pembukuan yang baik tentang perkoperasian. Dan mampu  melaporkan pembukuan sesuai ril dengan kenyataan. Diharapkan kedepannya koperasi-koperasi kecil dapat menjadi besar dan meningkat.

Wali Kota Banjarbaru H Nadjmi Adhani mengatakan bahwa langkah nyata dalam mendukung perkembangan perekonomian yang berbasis kerakyatan, yaitu koperasi, merupakan institusi pemberdayaan ekonomi yang langsung bersentuhan dengan rakyat. 

Koperasi juga merupakan unit pengembangan usaha yang apabila dikelola oleh orang-orang yang berketerampilan baik, serta memiliki jaringan usaha dan modal yang kuat, yang nantinya diharapkan akan dapat memberi kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi. 

Agar terciptanya koperasi yang sesuai dengan fungsi koperasi yang sesungguhnya, maka harus dilakukan tindakan-tindakan yang dapat mengefektifkan dan memajukan koperasi itu sendiri dengan hak tersebut pula sangat diharapkan agar koperasi di Indonesia dapat terus maju dan berkembang karena koperasi adalah salah satu badan usaha yang menyediakan fasilitas untuk masyarakat kecil dan menengah.

Koperasi perlu diarahkan pada prinsip pengelolaan secara modern dan aplikatif terhadap perkembangan zaman yang semakin maju dan tantangan yang semakin global. Koperasi perlu mencontoh implementasi Good Corporate Governance (GCG) yang telah diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum perseroan. 

Salah satu topik utama dalam tata kelola koperasi adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab/mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang usaha. 

Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola koperasi harus ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang usaha. Ada pula sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola koperasi, seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang menunjuk perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang usahanya, misalnya karyawan atau lingkungan.

Maka dengan diadakannya bimbingan teknis penerapan tata kelola koperasi ini diharapkan agar terciptanya koperasi yang sesuai dengan fungsi koperasi yang sesungguhnya, maka harus dilakukan tindakan-tindakan yang dapat mengefektifkan dan memajukan koperasi itu sendiri.

Dengan hak tersebut pula sangat diharapkan agar koperasi khususnya di Kota Banjarbaru dapat terus maju dan berkembang karena koperasi adalah salah satu badan usaha yang menyediakan fasilitas untuk masyarakat kecil dan menengah. 

Ke depannya dengan diadakan bimtek ini, selain turut menggairahkan program good corporate governance, juga dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat luas, serta dapat membantuOval Callout: 10 memacu pengembangan perkoperasian di Kota Banjarbaru H Nadjmi Adhani juga meminta Kepala Dinas Koperasi Kota Banjarbaru agar terus memantau koperasi yang ada di Banjarbaru setelah bimtek ini selesai.

Pada kesempatan itu anggota DPR RI Komisi IV  H Sjachrani Mataja MM MBA didampingi Wali Kota Banjarbaru H Nadjmi Adhani, Kadis Koperasi Prov Kalsel Gustava Yandi, Asisten Deputi Tatalaksana Koperasi dan UMKM Toto Sugiyono MM, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Naker Kota Banjarbaru Drs H Muhammad Fahrudin saat pemukulan Gong sebagai tanda di mulainya Bimbingan Teknik Penerapan Tata Kelola Koperasi yang Baik./f

Editor: Asmuni Kadri

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga