KPU kerahkan lebih seribu pelari untuk sosialisasi Pemilu

Banjarmasin (ANTARA) - "KPU Run 5K" ajang lomba lari yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan melibatkan lebih seribu pelari dari berbagai lapisan masyarakat untuk mensosialisasikan Pemilu 2019.

Gelar KPU Run 5K yang star dan finishnya di Jalan Sudirman depan Siring Nol Kilometer Banjarmasin itu, Minggu pagi, Menurut Ketua KPU Kalsel Sarmuji, adalah upaya menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi pada Pemilu tanggal 17 April 2019 nanti.

Yakni, lanjut dia, untuk menggunakan haknya memilih anggota DPRD kota/kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD RI dan presiden serta wakil presiden.

"Kita ingin mereka membuka hati dan pikiran, khususnya kaum milenial untuk ikut berpartisipasi menggunakan hak pilihnya, jangan sampai golput," ujarnya.

Karenanya, tutur Sarmuji, pihaknya berupaya sedapat mungkin untuk mensosialisasikan akan pentingnya keterlibatan mereka dalam Pemilu ini agar ikut pula menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan lima tahun kedepan, dengan memilih wakilnya di parlemen dan presiden.

"Makanya dalam bagian acara ini kita jelaskan pula tatacara memilih, agar suara yang mereka salurkan sah di TPS," terangnya.

Dia pun menyerahkan, agar masyarakat tidak terprovokasi adanya ajakan untuk golput, karena mendapat info dan kabar tidak jelas, apalagi yang bohong.

Sebab, kata Sarmuji, ajakan untuk golput itu sangat tidak bijak, apapun alasannya, karena negara ini sudah menganut asas demokrasi, asas yang dikehendaki masyarakat Indonesia.

"Kalau ajakan golput itu karena kita (KPU), misalnya percaya berita silvernya ada di luar negeri, itu sangat berita bohong, karena sistem pemungutan suara dan perhitungan pemilihan umum kita adalah manual, dari atas sampai kebawah dilaporkan berjenjang," tegasnya.

Menurut dia, sistem daring laporan melalui silver hanya untuk memberikan informasi yang berkepentingan, bahwa KPU sudah melaksanakan secara transparan, bukan sebagai dasar tetap hasil, karena hasil yang nyata dari perhitungan berjenjang dari TPS, direkap di kecamatan, ke kabupaten dan provinsi, lalu di nasional.

"Jadi tingkat bawah sudah diketahui hasilnya, siapa yang menang, mana mungkin bisa dicurangi, karena saksi banyak yang memegang dokumen C1," tuturnya.

Sementara itu, Sekdaprov Kalsel H Haris Makkie juga menegaskan, semua masyarakat harus percaya dengan KPU sebagai penyelenggara Pemilu, karena dapat diawasi semuanya.

"Jadi jangan sampai satupun warga Kalsel yang golput, itu kerugian bagi demokrasi kita," paparnya.

Dia pun lebih berharap, masyarakat Kalsel yang terdata sebagai pemilih sekitar 2,8 juta orang di 13 kabupaten/kota untuk menjaga ketertiban, keamanan, kedamaian dalam menggunakan hak pilihnya pergi ke TPS.

"Gunakan hak pilih anda tanpa intimidasi dan politik uang," pesannya.