DPRD Pantau Penertiban Taksi Liar

Ketua DPRD Kalimantan Selatan Nasib Alamsyah menyatakan pihaknya terus memantau penertiban taksi liar dan terminal bayangan di provinsi tersebut.

Pernyataan tersebut menjawab wartawan yang tergabung dalam Journalist Parliament Community (JPC) Kalsel, Jumat, sehubungan belum terbentuknya Tim Gabungan Penertiban Taksi Liar di provinsi itu.

Mendengar informasi belum terbentuknya Tim Gabungan Penertiban tersebut, Ketua DPRD Kalsel segera mengontak Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) provinsi setempat.

Dalam kontaknya melalui telepon seluler, pensiunan perwira menengah TNI-AD yang berpangkat terakhir kolonel infantri itu, kembali meminta Kepala Dishubkominfo Kalsel agar segera membentuk Tim Gabungan Penertiban tersebut.

"Saya minta pembentukan Tim Gabungan Penertiban tersebut, segera. Kalau bisa pembentukannya hari ini juga, agar jangan sampai para sopir angkutan penumpang umum kembali ramai-ramai ke DPRD Kalsel," katanya.

"Hasil pembentukan Tim Gabungan Penertiban Taksi Liar tersebut, saya juga minta tembusannya sebagai pegangan bagi DPRD Kalsel," demikian Nasib Alamsyah.

Sebelumnya, 5 Septermber lalu, ratusan sopir angkutan penumpang umum antarkota dalam provinsi (AKDP) dan antarkota antarprovinsi (AKAP) melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD Kalsel.

Aksi unjuk rasa para sopir yang membawa beragam kendaraan bermotor roda empat, seperti jenis Colt L300 dan bus itu, menuntut aparat berwenang terkait melakukan penertiban taksi liar dan terminal bayangan.

Para sopir tersebut meminta DPRD Kalsel memfasilitasi dalam penyampaian aspirasi mereka kepada aparat instansi terkait urusan perhubungan atau angkutan darat.

Sebelum mengakhiri unjuk rasa para sopir, Ketua DPRD Kalsel meminta Dishubkominfo provinsi setempat membentuk Tim Gabungan Penertiban Taksi Lair, sehari kemudian atau 6 September 2012.

Namun rencana pembentukan tim tersebut pada 6 September 2012, gagal, dengan alasan karena pihak kepolisian sedang sibuk dengan tugas lain.

Tim gabungan itu rencananya terdiri unsur Dishubkominfo tingkat provinsi bersama kabupaten/kota dan kepala terminal, sedangkan dari kepolisian sebagai pendukung.

Sementara itu, para sopir bersama pengurus Organda merencanakan kembali ke DPRD Kalsel, jika gerak penertiban taksi liar dan terminal bayangan, tidak terlihat.