Anggota DPR-RI, Habib Nabiel Al Musawa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengharapkan, Kepolisian Republik Indonesia agar bekerja lebih maksimal menghapus premanisme di negari yang berdasarkan Pancasila ini.
Harapan wakil rakyat dari PKS asal daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan (Kalsel) itu melalui rilisnya yang diterima ANTARA Banjarmasin, Rabu, berkaitan dengan masih ramainya premanisme di Indonesia.
Menurut anggota Panitia Khusus (Pansus) Rencana Undang Undang (RUU) Organisasi Massa (Ormas) dari DPR itu, polisi bertanggung jawab membersihkan preman yang meresahkan masyarakat, baik di Ibu Kota Negara maupun ibukota lain di Indonesia.
"Bila tidak ingin aparat kepolisian dikatakan setali tiga uang dengan preman dan pengusaha, maka kepolisian harus maksimal menghapus premanisme di negeri kita yang tercinta ini," tandasnya.
Sebab selama ini, lanjutnya, ada kesan preman dan pengusaha yang bermasalah serta oknum polisi yang menerima setoran, setale tiga uang.
Pasalnya sudah menjadi rahasia umun jika organisasi preman yang bisnisnya merentang dari penagihan utang, jasa penjagaan lahan sengketa, pengelolaan jasa parkir, sampai pengamanan tempat hiburan dan perkantoran.Â
Karena itu pula anggota Pansus RUU Ormas yang juga Ketua Bidang Kerjsama Kelembagaan Dewan Pimpinan Pusat PKS itu kecewa terhadap kabar yang beredar bahwa organisasi preman dekat dengan kalangan pejabat pemerintahan dan kepolisian.
"Apalagi kalau memang sengaja preman-preman itu dipelihara sehingga aparat hukum menemukan kesulitan ketika akan melakukan penindakan kepada mereka," lanjutnya.
Anggota Komisi IV DPR itu menyatakan, mengaprisiasi terhadap kepolisian jika berhasil menghapus premanisme dari semua lini usaha dan kehidupan di Indonesia, guna terwujudkan keamanan dan keteriban masyarakat (Kamtibmas).
"Saya apresiasi kinerja dan tindakan tegas aparat kepolisian kepada organisasi preman yang sudah sangat meresahkan dan cenderung melakukan kekerasan kepada korbannya," demikian Habib Nabiel Al Musawa./shn
