Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalimantan Selatan akan mengkonsultasikan masalah kawasan hutan di Kalsel ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut) di Jakarta.
"Banyak masalah hutan di Kalsel yang perlu kita konsultasikan dengan Kemenhut," ujar Ketua Komisi II DPRD provinsi setempat Muhammad Ihsanudin Senin.
Ia menerangkan, beberapa masalah kehutanan Kalsel yang perlu konsultasi dengan Kemenhut yakni mengenai pinjam pakai kawasan hutan untuk keperluan lain seperti kegiatan pertambangan dan usaha perkebunan.
Selain itu, mengenai pembangunan Hutan Tamanan Industri (HTI) yang terkesan tak berkelanjutan (terbengkalai) dan seakan hanya untuk mengambil keuntungan dari sisi lain atas pemanfaatan kawasan hutan.
"Kemudian yang tak kalah pentingnya, yaitu membicarakan penanganan lahan kritis yang berada dalam kawasan hutan dan terus meningkat," lanjut wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Agar mengambil alih, manakala pembangunannya tidak berkelanjutan atau hanya dengan motif untuk menguasai lahan.
"Karena dengan cara atau sikap pengelola HTI yang membengkalaikan usahanya bisa menghambat investor lain yang berminat menanamkan modalnya untuk bersama-sama membangun Kalsel," tuturnya.
Sedangkan untuk penanganan lahan kritis di Kalsel yang mencapai ratusan ribu hektare (ha), perlu dukungan dan keterpaduan pemerintah pusat dalam hal ini Kemenhut.
"Sebab tanpa keterpaduan dan dukungan pemerintah pusat atau cuma mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi setempat, tampaknya sulit bagi Kalsel melakukan percepatan rehabilitasi lahan kritis tersebut," demikian M Ihsanudin.
Data Dinas Kehutanan Kalsel menunjukkan, luasan lahan kritis pada kawasan hutan di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota itu, Tahun 2003 tercatat sekitar 500.000 hektar meningkat menjadi 700.000 hektar pada 2009./shn/C
