Banjarmasin (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) melaksanakan asesmen Tim Pokja pembangunan zona integritas sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi dan upaya menjaga keberlanjutan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan meraik predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
"Asesmen dilaksanakan dengan metode wawancara secara langsung terhadap para calon anggota tim Pokja," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel Alex Cosmas Pinem di Banjarmasin, Kamis.
Baca juga: Kemenkum Kalsel fokus peningkatan kualitas pelayanan publik
Pelaksanaan asesmen bertujuan untuk menjaring sumber daya manusia terbaik yang memiliki integritas, pemahaman substansi pembangunan zona integritas, serta komitmen dan kesiapan dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Pokja tahun anggaran 2026.
Dalam pelaksanaan wawancara, para peserta asesmen diminta menyampaikan pemahaman mereka terkait prinsip-prinsip zona integritas, strategi mempertahankan predikat WBK, serta gagasan dan inovasi yang dapat mendukung penguatan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Alex menyampaikan asesmen merupakan langkah strategis untuk memastikan Tim Pokja diisi oleh personel yang tepat, berkompeten, dan memiliki integritas tinggi.
“Asesmen ini kami lakukan untuk menjaring tim Pokja yang benar-benar siap bekerja, memiliki komitmen kuat, dan mampu berkontribusi secara nyata dalam pembangunan zona integritas,” ujarnya.
Baca juga: Kanwil dan Pemprov Kalsel matangkan kesiapan peresmian Posbankum oleh Menkum
Melalui pelaksanaan asesmen ini, diharapkan Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan yang terbentuk nantinya mampu bekerja secara efektif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil, sehingga dapat memperkuat implementasi reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
