Banjarbaru (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan melalui inspektorat menjalankan pengawasan berbasis risiko dengan fokus program dan kegiatan perangkat daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi.
Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sirajoni di Kota Banjarbaru, Selasa, mengatakan, tujuan pengawasan berbasis risiko untuk meningkatkan pengawasan dan pemantauan urusan pemerintahan kota setempat.
"Inspektorat menggelar ekspose program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan internal dengan fokus program dan kegiatan berisiko tinggi," ujar Sirajoni.
Baca juga: ASN Pemkot Banjarbaru dibekali kemampuan atasi manajemen risiko
Sirajoni, usai membuka ekspose Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko 2025, menyebutkan kegiatan itu menjadi penanda dalam upaya penguatan fungsi pengawasan internal pemerintah kota itu.
Dijelaskan, PKPT disusun berdasarkan pemetaan risiko yang komprehensif, dengan mempertimbangkan aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan atas kegiatan yang dijalankan.
"Pengawasan berbasis risiko dilakukan melalui pendekatan yang lebih terarah dan terukur namun tidak secara umum melainkan fokus pada program yang memiliki tingkat risiko tinggi," ungkapnya.
Ditekankan, kegiatan menjadi komitmen bersama mensinergikan rencana pengawasan inspektorat dengan seluruh perangkat daerah yang diharapkan didukung pimpinan SKPD lingkup pemerintah kota itu.
Baca juga: Inspektorat Kalsel implementasikan pengawasan internal berbasis risiko
"Program kerja pengawasan tahunan menjadi pedoman dan acuan utama aparat pengawas internal pemerintah dalam menjalankan fungsi audit, review, evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan," ucapnya.
Plt Inspektur Banjarbaru Rahmat Taufik menegaskan, melalui ekspose seluruh perangkat daerah diharapkan memiliki pemahaman yang sama terkait arah dan prioritas pengawasan sepanjang tahun 2025.
"Pelaksanaan PKPT berbasis risiko merupakan komitmen pemkot dalam memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah dan mendorong terwujudnya pemerintahan efektif, bersih, dan berorientasi hasil," katanya.
