Kandangan (ANTARA) - Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel) H Syafrudin Noor me-launching program inovatif GEBRAK HSS (Gerakan Bersama Cegah Korupsi HSS). Inovasi ini bertujuan memperkuat budaya antikorupsi dengan merangkul seluruh stakeholders melalui strategi kultural, sistemik, dan kolaboratif.
Penanggungjawab kegiatan, Inspektur Daerah Kabupaten HSS Kiky Rachmawati, di Banjarmasin, Kamis, mengatakan peluncuran GEBRAK HSS didukung oleh tiga pilar utama, yang dirancang sebagai arsitektur strategis untuk menanggulangi risiko korupsi dan meningkatkan kualitas integritas.
"Ketiga pilar meliputi pembentukan agen integritas, optimalisasi pengawasan internal, dan pembangunan Sistem Aplikasi Pengaduan Hulu Sungai Selatan (SAPA HSS)," ujar Kiky, mengutip pers rilis Diskominfo HSS.
Diterangkan Kiky, ketiga pilar tersebut merupakan satu kesatuan gerakan, yang menunjukkan komitmen kolektif bahwa integritas adalah tanggung jawab bersama.
Seluruh jajaran Inspektorat Daerah telah siap mengawal dan memastikan keberlanjutan proyek ini. Pihaknya akan membekali para agen integritas, karena mereka adalah pionir, role model, dan duta perubahan internal di setiap unit kerja.
Baca juga: Wabup HSS tegaskan dana hibah harus tepat sasaran dan sesuai aturan
"Agen integritas bertugas menggerakkan perubahan moral dan etika dari dalam, menularkan kesadaran integritas dari rekan kerja ke rekan kerja, sehingga integritas menjadi nilai yang dihayati, bukan sekadar dipatuhi,” tutur Kiky.
Sementara itu, Bupati HSS H Syafrudin Noor, mengapresiasi dan menyambut baik diluncurkannya GEBRAK HSS, dan berbangga dengan predikat sebagai daerah dengan skor SPI tertinggi di Kalsel selama tiga tahun berturut-turut.
Namun, menurut bupati, kebanggaan itu tidak boleh membuat lengah. Data dari Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK dalam tiga tahun terakhir telah memberikan sinyal peringatan dini yang sangat serius, yakni terjadi tren penurunan skor integritas di daerah.
"GEBRAK HSS adalah investasi strategis kita untuk masa depan, dampaknya bukan hanya pada skor SPI yang meningkat, tetapi pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, pasti, dan bebas pungutan liar, serta terwujudnya pembangunan yang lebih berkualitas dan merata,” ucap bupati.
Oleh karenanya kepada seluruh Agen Integritas perangkat daerah diharapkan dapat memberikan dukungan penuh dan kerjasama yang solid dengan Inspektorat Daerah.
Program ini harus menjadi warisan positif yang berkelanjutan, bukan program yang berhenti setelah selesai.
Baca juga: Inspektur HSS raih penghargaan Aggaraksa Dharma terbaik ketiga nasional
“Saya berharap, selama beberapa hari ke depan, para Agen Integritas dapat menyimak setiap materi yang diberikan. Berdiskusi secara aktif, dan pulang dengan bekal ilmu serta semangat yang menyala. Mari kita jadikan GEBRAK HSS sebagai budaya kerja kita,” pesan bupati.
Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari. yakni dari tanggal 13 hingga 15 November 2025, dengan peserta sebanyak 45 calon Agen Integritas dari 45 perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten HSS.
Rencananya Tahun 2026 mendatang, kegiatan akan dilanjutkan dengan pembentukan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI), dengan sertifikasi langsung dari Lembaga Sertifikasi Nasional ACLC KPK.
Adapun Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi, Dasar-dasar antikorupsi (Sertifikasi ACLC KPK) , pengetahuan antikorupsi dasar dan integritas (ACLC KPK).
Kemudian, materi membangun dan mengaktualisasikan integritas (Penyuluh Antikorupsi HSS), Pembangunan Zona Integritas (Tim Penilai Internal ZI HSS), serta Public Speaking for Agent of Integrity (Narasumber Ahli).
