Salah satu PPS di Kecamatan Kelua, Syahriah, menyebutkan selama ini hanya menerima biaya operasional penyuluh (BOP) dari Pemprov Kalsel sebesar Rp400 ribu, padahal tugas mereka sangat penting.
"Kami berharap ada insentif tambahan dari Pemkab Tabalong untuk 95 PPS," jelas Syahriah di Tabalong, Selasa.
Baca juga: Kementan: Penyuluh pertanian tingkatkan indeks tanam
Syahriah menyampaikan usulan ini dalam acara Rembuk Kelompok Kontak Tani Andalan di Desa Karangan Putih, Kecamatan Kelua, yang dihadiri Wakil Bupati Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkaf.
Dua tahun sebelumnya, ungkap Mansyah, salah satu tenaga PPS, mereka masih menerima insentif dari APBD Kabupaten Tabalong namun saat ini hanya tersisa BOP dari APBD Provinsi Kalsel.
"Padahal SK kami ditandatangani Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong namun hanya menerima BOP dari Pemprov Kalsel," ungkap Mansyah.
Terkait permintaan insentif PPS, Wabup menyatakan akan melakukan kajian mengingat APBD tahun 2026 ada pemangkasan anggaran sehingga berdampak pada alokasi dana di masing-masing organisasi perangkat daerah yang turun 30 sampai 40 persen.
Baca juga: DPRD Kalsel serap aspirasi kelompok tani saat reses di Tabalong
"Soal insentif PPS akan kita kaji kembali dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah," jelas Taufani.
Termasuk permintaan sarana air bersih, meubeler dan fasilitas pendukung di kantor BPP Kelua baru yang telah rampung menunggu ketersediaan dana.
Rembug KTNA dan silaturahmi Kelompok Tani Suka Maju II di Desa Rarangan Putih juga dihadiri Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong Syam'ani, Sekretaris DPPTPH Rahman Effansyah, mantan Kadis Pertanian Johansyah Effendi, pengurus KTNA hingga perwakilan petani milenial yang tergabung di APM.
