Banjarmasin (ANTARA) - Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan mengajak demonstran yang menyampaikan aspirasi saat unjuk rasa agar tidak mudah terprovokasi yang dapat menyebabkan perpecahan guna menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.
Kapolda Yudha di Banjarmasin, Sabtu, menyerukan hal itu menanggapi aksi unjuk rasa yang akan dilakukan sejumlah elemen mahasiswa, buruh, ojek online, dan masyarakat di Banjarmasin pada Senin (1/9).
Baca juga: FKUB Banjarbaru serukan masyarakat tidak terprovokasi rusak fasilitas publik
“Mari bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan, utamakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hindari tindakan yang berpotensi memicu kericuhan,” kata Yudha.
Ia meminta massa tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta tidak melakukan tindakan anarkis karena akan merugikan diri sendiri dan orang lain.
Yudha pun mengajak masyarakat bersama-sama untuk mewujudkan Kalimantan Selatan yang aman, tertib, dan damai, menyikapi sejumlah situasi di berbagai daerah terkait kericuhan unjuk rasa.
Pada Jumat (29/8), Polda Kalsel bersama para ulama dan tokoh masyarakat menggelar doa bersama untuk keamanan rakyat Indonesia terkait situasi aksi demo di Jakarta.
Baca juga: Massa diimbau jamin kenyamanan publik saat sampaikan aspirasi di Kalsel
Setelah Shalat Jumat, Polda Kalsel dan para pihak melaksanakan Shalat Ghaib dan Shalat Hajat mendoakan keselamatan seluruh anak bangsa.
Secara khusus seluruh jamaah di Masjid Riyadus Shalihin yang terletak di Mako Polda Kalsel di Banjarbaru juga mendoakan anggota Polri yang bertugas di Jakarta agar bisa diberikan kekuatan dan kesabaran saat mengamankan, serta mengawal unjuk rasa.
Diketahui, Aliansi Kalsel Melawan memastikan akan menggelar aksi besar-besaran dengan pusat massa di Gedung DPRD Kalsel Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin pada Senin (1/9).
Sejumlah tuntutan pun dirumuskan, mulai isu lokal, nasional, hingga kasus yang menimpa ojol.
Pada isu lokal, massa mendesak pemerintah membatalkan kebijakan pembentukan Taman Nasional Meratus yang dinilai merugikan masyarakat adat. Sedangkan isu nasional, massa menuntut reformasi DPR dan Polri.
Baca juga: Polda Kalsel dan para ulama gelar doa bersama untuk keamanan bangsa
