Kandangan (ANTARA) - DPRD Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, dipimpin Wakil Ketua I H Husnan dan II DPRD HSS Muhammad Kusasi.
"Menjawab pandangan Fraksi PKS bahwa adanya kesepahaman dari fraksi PKS terhadap substansi raperda RPJMD tahun 2025–2029, khususnya mendukung pengembangan sektor pariwisata dan kuliner sebagai potensi dalam peningkatan PAD," kata Sekretaris Daerah (Sekda) HSS H Muhammad Noor dalam jawaban eksekutif, mengutip pers rilis Sekretariat DPRD HSS, di Kandangan, Kamis.
Dijelaskan sekda, komitmen ini sejalan dengan keseriusan pemerintah daerah untuk menjadikan tiga pariwisata khususnya kawasan Geopark Meratus Loksado, sebagai sektor strategis utama penyokong ekonomi masyarakat HSS.
Menjawab pandangan Fraksi Golkar, sekda mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam keberhasilan pembangunan daerah sangat penting, pemerintah daerah telah menyiapkan beberapa strategi penyebarluasan.
Strategis tersebut antara lain melalui pemanfaatan media lokal dan digital, termasuk infografis dan video singkat yang mudah dipahami masyarakat di kanal resmi pemerintah daerah.
“Serta penyediaan dokumen fisik sekaligus sosialisasi sampai ke tingkat desa, serta melaksanakan kegiatan lainnya dalam rangka memberikan informasi terkait RPJMD 2025-2029 kita,” ujarnya.
Baca juga: Komisi II DPRD HSS dukung tambah anggaran Porprov Kalsel
Kemudian, menjawab Fraksi PKB, sekda menyatakan pandangan fraksi PKB sejalan terhadap potensi dan pentingnya pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten HSS, baik wisata alam maupun wisata religi.
Pihaknya sepakat bahwa pelestarian lingkungan, khususnya kawasan pegunungan Meratus merupakan prioritas bersama agar keindahan alam tetap terjaga dan berkelanjutan.
"Pemerintah daerah juga terus berkomitmen untuk mengembangkan wisata religi secara terarah, sekaligus dalam rangka penggerak ekonomi lokal,” ungkapnya.
Menjawab Fraksi Nasdem, sekda pun mengatakan Pemkab HSS sepakat bahwa RPJMD memiliki arti penting dan bernilai strategis dalam pembangunan suatu daerah.
RPJMD telah disusun sebagai dokumen perencanaan strategis yang berorientasi pada pembangunan daerah berkelanjutan, dan berdaya saing.
Untuk Fraksi PDI-P, sekda menanggapi bahwa Pemkab HSS sepakat bahwa pelaksanaan RPJMD ke depan harus berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan tepat sasaran, guna memastikan terciptanya keselarasan antara kebijakan, rencana, dan program berkelanjutan.
Baca juga: Bapemperda DPRD-Pemkab HSS rapat pengawasan perda
Hal ini sejalan dengan komitmen pihaknya untuk terus menjaga dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berdampak nyata, bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menjawab Fraksi Gerindra, sekda pun kembali mengatakan Pemkab HSS sependapat dengan fraksi Gerindra bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif.
“Jadi memang RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis untuk melakukan transformasi daerah,” ucapnya.
Terakhir menjawab Fraksi PPP-Gelora, sekda menguraikan pihaknya sepakat dengan fraksi PPP- Gelora terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk peningkatan keterampilan SDM serta pengelolaan sampah dan limbah.
Diterangkan sekda, pihaknya melaksanakan edukasi dan sosialisasi hingga ke tingkat desa, dalam rangka mendorong pengelolaan persampahan berbasis masyarakat dengan prinsip ekonomi sirkular.
Prinsip ini dijalankan melalui pengurangan, pemilahan, daur ulang, dan pemanfaatan sampah untuk menciptakan nilai ekonomi serta keberlanjutan lingkungan.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD HSS Husnan mengatakan, jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi atas raperda RPJMD 2025-2029 sudah disampaikan, dan akan dibahas lagi di komisi.
