Selasa, 24 Oktober 2017

Tanah Bumbu Raih Opini WTP

id WTP Pemkab, WTP tanah bumbu,
Tanah Bumbu Raih Opini WTP
. (Antaranews Kalsel/hms)
Prestasi WTP kali ini adalah keempat kalinya diraih oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu selama empat tahun berturut-turut,
Batulicin (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

"Prestasi WTP kali ini adalah keempat kalinya diraih oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu selama empat tahun berturut-turut," kata Wakil Bupati Tanah Bumbu Sudian Noor, di Batulicin, Rabu.

Dikatakan, Tanah Bumbu meraih predikat opini WTP setelah dilaksanakanya penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

Penghargaan itu menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik bagi masyarakat. Dan juga menjadi bukti upaya kerja keras seluruh jajaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam mewujudkan sistem tata kelola keuangan yang baik.

Ia berharap, jajaran Pemkab Tanah Bumbu mampu mempertahankan prestasi terbaik yang telah diraihnya pada masa mendatang.

Hal terpenting, untuk mengupayakan agar opini WTP tersebut menjadi motivasi dan spirit jajaran pemkab setempat dalam meningkatkan kinerja secara optimal terkait dengan pelayanan kepada masyarakat.

"Pelayanan dan kesejahteraan masyarakat adalah sangat penting sehingga pemerintah harus menjadikan opini ini sebagai dasar motivasi semua jajaran yang terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," terangnya.

Penghargaan prestasi WTP diberikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalsel Didi Budi Satrio kepada Wakil Bupati Tanah Bumbu Sudian Noor di Kota Banjarbaru atas dasar hasil pemeriksaan laporan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berbasis Akrual.

"Pengelolaan sistem keuangan ini berbeda dengan sistem pengelolaan keuangan sebelumnya yang berbasis Cash Toward Acrual (CTA)," katanya.

Kepala BPK RI Kantor Perwakilan Kalimantan Selatan Didi Budi Satrio mengatakan hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa masing-masing Kabupaten atau Kota se-Kalimantan Selatan masih bisa mempertahankan Opini WTP meskipun ada beberapa yang perlu dibenahi namun hal tersebut tidak mempengaruhi Opini WTP.

"Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan kami menyimpulkan masing-masing daerah dapat mempertahankan Opini WTP," ujarnya.*

Editor: Hasan Zainuddin

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga