Batola berkomitmen benahi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

Evaluasi ini menjadi bagian penting dari proses reformasi tata kelola lebih akuntabel dan berorientasi hasil,

Marabahan (ANTARA) - Bupati Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan H Bahrul Ilmi menyebutkan, pemerintahnya berkomitmen membenahi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah secara menyeluruh.

"Evaluasi ini menjadi bagian penting dari proses reformasi tata kelola lebih akuntabel dan berorientasi hasil," ujar H Bahrul Ilmi, dalam disran pers disamaikan, Selasa.

Ke depan, sebut dia, pihaknya ingin Kabupaten Batola menjadi lebih baik dalam pelaksanaan dan perencanaan pembangunan lima tahun ke depan.

"Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama," tegas H Bahrul Ilmi.

Sementara, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan (BPKP) Kalsel Ayi Riyanto mengatakan, hasil evaluasi tersebut menggambarkan perlunya penguatan pada kualitas indikator kinerja selama ini masih bersifat administratif.

Selain itu, jelas dia, belanja-belanja tidak relevan terhadap output program juga menjadi perhatian dalam peningkatan efektivitas anggaran.

Lebih lanjut dia mengemukakan, hasil penilaian terhadap SPIP (3,296), MRI (2,866) dan IEPK (2,748) menunjukkan masih terdapat ruang perbaikan dalam pengendalian intern dan manajemen risiko di lingkungan Pemkab Batola.

Ayi Riyanto juga menyampaikan apresiasi terhadap keterbukaan Pemkab Batola dalam menerima hasil evaluasi sebagai bagian dari proses perbaikan.

“Ini adalah proses dari sebuah perbaikan tata kelola di pemerintah daerah. Jadi proses ini memang harus dilalui. Dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga bagaimana capaian tersebut benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Saya yakin, Pemkab Batola mampu menjalankan itu dan pasti akan menjadi lebih baik ke depannya,” haranya.

Sebagai tindak lanjut, papar dia, BPKP Kalsel merekomendasikan sejumlah langkah strategis, di antaranya penyempurnaan RKPD dan APBD 2025, penyusunan RPJMD 2025–2029 berbasis hasil, penerapan manajemen risiko secara menyeluruh dan penguatan sistem antikorupsi di seluruh perangkat daerah.